PDIP hingga PKS Soroti Mundurnya Kepala dan Wakil Otorita IKN

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe. Foto: Badan Otorita IKN

PDIP hingga PKS menyoroti mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari kursi Kepala dan Wakil Otorita IKN.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut keputusan pengunduran diri ini merupakan kritik tajam terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Hasto, mundurnya Bambang dan Dhony merupakan bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang. Pengunduran diri kedua petinggi tersebut sebenarnya sangat disesalkan karena upacara di IKN pada 17 Agustus mendatang tidak lama lagi.

“Sebenarnya suatu kritik yang terbesar yang diberikan kepada pemerintahan Pak Jokowi adalah ketika segala sesuatunya dipercepat tetapi melupakan aspek aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian kajian yang detail,” ujar Hasto saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (3/6).

Hasto menceritakan saat menjadi proyek manajer di kawasan yang sama, struktur tanah di kawasan pembangunan IKN sangat tidak stabil. Hal ini terlihat dalam pembangunan pabrik kelapa sawit mengalami keterlambatan.

“Apalagi ini suatu Ibu Kota Negara. Belum lagi rakernas juga mengkritisi terkait dengan status tanah yang seharusnya juga memperhatikan hukum-hukum adat,” tambahnya.

Hasto mengungkapkan segala isu yang muncul dari Jokowi harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alamiah. Akibatnya, perencanaan yang tidak matang ini membentuk masalah baru.

“Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur,” tutur Hasto.

Berbicara ibu kota negara, Hasto menyebut perencanaan harusnya dilakukan dengan saksama dan detail serta tidak bisa dengan terburu-buru. Dampak dari perencanaan yang kurang matang akan terasa seperti pengunduran Bambang dan Dhony saat ini.

“Ketika kita berbicara ibu kota negara, ini ibu kota dari lebih 270 juta rakyat Indonesia dengan seluruh cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa, cita-cita geopolitik, semua harus dilakukan dengan saksama,” terang Hasto.

Suasana lokasi Memorial Park IKN, Selasa (7/5/2024). Foto: Fariza/kumparan

PKS Prihatin Kepala Otorita IKN Mundur Jelang 17 Agustus

Mundurnya petinggi Otorita IKN ini hanya berselang dua bulan menjelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 tanggal 17 Agustus 2024 di IKN.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kedua pejabat yang dilantik pada Maret 2022 memiliki pengalaman yang sangat luas di bidang tata kota. Bambang pernah menjabat Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Pemerintahan era SBY dan juga pernah menjabat sebagai Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development of the Asian Development Bank (ADB).

Dhony Rahajoe yang juga bukan orang sembarangan, Jabatan terakhirnya di Sinarmas Land adalah sebagai Managing Director President Office dan berpengalaman dalam pengelolaan Kota Satelit Bumi Serpong Damai (BSD) City di Tangerang, Banten.

"Kami menyatakan prihatin atas mundurnya kedua pejabat penting OIKN ini. Kami juga memandang pengunduran diri kedua pucuk pimpinan OIKN ini tentunya akan menjadi pukulan berat bagi OIKN secara organisasi," jelas Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama.

Menurutnya, OIKN secara organisasi akan tetap membutuhkan waktu untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang tiba-tiba ini. Melihat kondisi terkini kami menilai perkembangan IKN memang masih jauh dari target, baik dari fisik maupun finansial.

"Jika melihat RPJMN 2020-2024, maka jelas bahwa pembangunan IKN saat ini memang tidak sesuai dengan rencana, yaitu durasi 5 tahun serta biaya Rp 466,04 triliun dari APBN Rp 90,35 triliun, KPBU Rp 252,46 triliun, dan Badan Usaha atau swasta Rp 123,23 triliun," ujarnya.

Ia melanjutkan, hingga total anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 sudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp 466 triliun, sedangkan pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah.

Kritik Rendahnya Investasi yang Masuk ke IKN

Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp 35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp 11,6 triliun. Padahal, ditargetkan investasi yang masuk mencapai Rp 100 triliun hingga akhir tahun ini. Kurangnya minat swasta dalam pembangunan IKN ini menunjukkan kurang matangnya perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah.

Gagalnya pemerintah mendatangkan pendanaan swasta maupun asing ini juga terlihat pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 yang menyebutkan bahwa penggalangan dukungan negara mitra bagi pengembangan IKN baru menghasilkan 39 (tiga puluh sembilan) letter of interest (LoI) kerja sama investasi dengan perusahaan Singapura, Malaysia dan Kazakhstan.

"Sekali lagi kami meminta Pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan pembangunan IKN yang hingga kini masih belum mampu menarik investor," sambung Suryadi.