Pegawai BPKP Siap-siap Pindah ke IKN, Sudah Disiapkan Anggarannya

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh saat di di Kejaksaan Agung RI, Jakarta pada Senin (27/6/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Siap-siap untuk para pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tahun depan dipastikan akan mulai dilakukan mutasi ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Selasa (5/9), Muhammad Yusuf Ateh mengatakan sudah ada alokasi anggaran untuk mutasi pegawai ke IKN.

"Alokasi manajemen pengawasan Rp 74,7 miliar. Ini paling banyak biasanya untuk mutasi, termasuk mutasi pegawai ke IKN," katanya.

Pada tahun 2024, pagu anggaran BPKP yang ditetapkan dalam Rancangan APBN jumlahnya senilai Rp 2,31 triliun. Anggaran tersebut terdiri untuk program pengawasan pembangunan dan program dukungan manajemen.

Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim. Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

"Untuk program pengawasan pembangunan Rp 706 miliar dan program dukungan manajemen Rp 1,6 triliun," ujar Muhammad Yusuf Ateh.

Untuk alokasi anggaran program dukungan manajemen, senilai Rp 1,31 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, yakni untuk belanja pegawai Rp 1 triliun dan belanja operasional dan pemeliharaan Rp 257 miliar.

Sementara belanja nonoperasional senilai Rp 291 miliar, yakni untuk manajemen pengawasan Rp 74,7 miliar dan anggaran sarana dan prasarana Rp 216,4 miliar.