Pejabat Bappenas Gagas Resep Baru Pencegahan Korupsi

Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bidang Polhukhankam, Slamet Soedaersono. Foto: Dok. Istimewa

Makin gencar KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT, ternyata belum cukup membuat jera para pelaku korupsi. Bahkan kasus korupsi tetap merebak di berbagai wilayah, dari daerah sampai pemerintah pusat; Juga pada berbagai lini, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dan kalangan swasta.

Terdorong keprihatinan ini, Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Bidang Polhukhankam, Slamet Soedaersono, menggagas resep baru pencegah korupsi. Yakni meningkatkan efektivitas penerapan Continuous Auditing (CA) dan Continuous Monitoring (CM).

“CA adalah sistem dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan laporan audit secara terus menerus. Sedangkan CM adalah pemantauan terus menerus terhadap proses bisnis, sistem, dan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern,” kata Slamet melalui pernyataan tertulis, Kamis (8/8).

Hal tersebut menjadi materi riset Slamet, yang telah dituangkan dalam disertasi. Hasil riset tersebut akan diujikan dalam sidang promosi doktor di program pasca-sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Bandung, pada Sabtu (10/8).

Dikutip dari pernyataan tertulis, sidang promosi tersebut akan dipimpin oleh Plt. Rektor UNPAD, Prof Dr. Rina Indiastuti. Sedangkan Ketua Tim Promotor adalah Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak, CA. Guru besar akuntansi Unpad tersebut, memang memiliki kepakaran di bidang Sistem Informasi Manajemen, Akuntansi Sektor Publik, Sistem Informasi Akuntansi.

Ilustrasi pencegahan korupsi. Foto: Shutter Stock

Menurut Slamet, riset ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan literatur. Referensi terdahulu fokusnya arsitektur teknologi. Sedangkan berdasarkan survei pendahuluan dan focus group of discussion (FGD), ternyata peran dukungan manajemen dan kompetensi pengguna sangat penting dan krusial.

Disertasi ini, lanjutnya, bertujuan menguji seberapa besar pengaruh kompetensi pengguna, dukungan manajemen, dan kualitas informasi terhadap penerapan CA dan CM, serta dampaknya terhadap efektivitas pengendalian intern pemerintah.

Studi ini menyarankan antara lain, DPR dan BPK hendaknya mendorong Pemerintah menerapkan CA CM. Saran DPR melalui rapat dengar pendapat sangat efektif, karena akan ditanyakan pada kesempatan berikutnya. Demikian pula BPK dengan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan (LHP), mujarab untuk menjamin tindak lanjut.