Pekan Depan Prabowo Launching 3 Ribu UMKM yang Dapat Hapus Tagihan Pinjaman

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Kementerian UMKM akan segera merilis sebanyak 3 ribu pelaku usaha UMKM yang mendapatkan hapus tagihan pinjaman.

Maman mengaku, agenda rilis 3 ribu UMKM yang menerima penghapusan pinjaman atau kredit ini dibicarakan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jumat (3/1). Orang nomor satu di Tanah Air itu juga dijadwalkan hadir dalam gelaran tersebut.

“Minggu ke dua bulan Januari, minggu depan, kita akan launching ada 3 ribuan yang kita undang mendapatkan hapus tagihan. Lagi kita bicarakan nanti teknisnya, insyaallah Pak Presiden hadir, intinya nunggu jadwal presiden aja,” kata Maman kepada awak media di Istana Bogor, Jumat (3/1).

Payung hukum penghapusan pinjaman UMKM sektor tertentu ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 November 2024.

Lebih lanjut Maman menjelaskan tahapan UMKM untuk bisa hapus tagih pinjaman ke bank. Menurut dia, UMKM yang bisa dihapus piutang itu harus sudah hapus buku.

“Yang sudah dihapus buku ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh indonesia, untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya kita bisa 67 ribuan, target kita memang semua 1 juta itu mau dihapustagihkan juga. Semoga semua bisa putih lagi dan bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan lagi,” terangnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada acara Harbolnas 2024 di Jakarta, Jumat (6/12/2024). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan

Sementara, dari total 67 ribu UMKM yang berpotensi dihapus-tagihkan, nominal pinjamannya berkisar antara Rp 2,4 triliun sampai Rp 2,5 triliun dan sekitar Rp 14 triliun untuk total 1 juta UMKM jika dihapus-tagihkan.

“Kalau sudah masuk dalam daftar hapus buku kan mereka di-blacklist karena enggak mampu, dan mereka akhirnya dari pihak bank tercatat administrasi kan rugikan bank juga,” jelas Maman.

Sementara, dari 1 juta UMKM yang sudah hapus buku itu memiliki kasus yang beragam, mulai dari meninggal ataupun hilang tanpa kabar. “Tapi kan ada yang masih terdata dan mau punya akses pembiayaan lanjutan tentunya mereka perlu diputihkan kan, maka masuk daftar itu,” jelasnya.

Maman menyebut pemerintah akan mengupayakan agar target hapus tagih 1 juta UMKM bisa segera rampung. Meski tidak menyebut kapan target perampungan tersebut. Dia juga melihat sektor perbankan tidak bermasalah dengan program ini.

“Ini bukan ikhlas atau tidak ikhlas, ini kan memang sudah masuk list hapus buku daftar mereka, malah mereka ini justru dapat keuntungan karena mereka bersih lagi, kan sudah masuk daftar hapus buku mereka. No isu terkait masalah itu, jadi dari sisi keuangan no isu,” tutup Maman.