Pelatihan Kartu Prakerja di Tengah Virus Corona, Apa Metode Paling Efektif?

Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Program Kartu Prakerja yang ditujukan untuk pekerja yang terkena PHK akibat virus corona, banyak mendapat sorotan. Saat ini manajemen program saat ini berencana tetap menggelar pelatihan secara offline atau tatap muka.

Rencana itu sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, menilai pelatihan tatap muka program Kartu Prakerja memang selayaknya dilakukan. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pencegahan penyebaran virus corona.

"Mungkin dilakukan (offline) tapi terbatas. Misalnya di daerah-daerah yang pandemi katakanlah sudah tidak merah. Saya kira harus dilakukan. Kalau yang masih merah jangan. Jadi dilakukan terbatas," kata Tauhid saat dihubungi, Minggu (13/7).

"Kedua fasilitas atau tempatnya memungkinkan, persyaratannya agak ketat. Jadi mereka bisa menjaga agar tidak terjadi (corona)," tambahnya.

Tauhid menganggap pelatihan secara offline lebih efektif dibandingkan online. Ia mencontohkan saat webinar, daya tangkap peserta bisa saja berbeda karena gangguan sinyal.

Meski begitu, Tauhid menegaskan pelatihan tatap muka Kartu Prakerja hanya bisa dilakukan di wilayah yang sudah aman dari Covid-19.

Menurut dia, dalam kondisi seperti ini manajemen Kartu Prakerja harus bisa memperbaiki program tersebut. Sehingga perencanaan termasuk di gelombang ke IV bisa dilakukan secara matang dan bisa membantu para pekerja korban PHK.

"Saya setuju rekomendasi KPK itu diperhatikan. Direvisi dulu lah, tapi ingat bahwa pemerintah perlu ada skema di luar Kartu Prakerja yang bantuan sosial untuk gelombang PHK, penting itu. Kalau gelombang PHK nggak ditangani gimana? Nah Kartu Prakerja kan bersyarat,” tutur Tauhid.

KPK sebelumnya meminta gelombang keempat pendaftaran Kartu Prakerja ditunda. Selain itu, KPK memberikan rekomendasi pelaksanaan Kartu Prakerja.

Para buruh korban PHK membuat masker untuk penanganan virus corona, di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilincing, Jakarta, Selasa (7/4). Foto: Dok. Biro Humas Kemnaker

Tujuh rekomendasi KPK Terkait Kartu Prakerja

1. Peserta yang disasar pada whitelist, tidak perlu mendaftar daring melainkan dihubungi manajemen pelaksana sebagai peserta program.

2. Penggunaan NIK sebagai identifikasi peserta sudah memadai, tidak perlu dilakukan penggunaan fitur lain yang mengakibatkan penambahan biaya.

3. Komite agar meminta legal opinion ke JAMDATUN-Kejaksaan Agung RI tentang kerja sama dengan 8 (delapan) platform digital ini apakah termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah.

4. Platform Digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya.

5. Kurasi materi pelatihan dan kelayakannya untuk menentukan apakah dilakukan secara daring, agar melibatkan pihak-pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis.

6. Materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP.

7. Pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket.