Pelindo I Minta Pemerintah Ikut Danai Proyek Kuala Tanjung Fase II

Pekerja konstruksi di Pelabuhan Kuala Tanjung (Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan)

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I mendapat mandat untuk mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung dan kawasan Industri di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Mandat ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan dan kawasan Industri Kuala Tanjung.

President Director Kuala Tanjung Project Organization Robert Sinaga mengatakan pengerjaan proyek fase II Pelabuhan Kuala Tanjung membutuhkan dana sekitar Rp 3-4 triliun. Untuk itu, Robert berharap agar pemerintah mampu ikut serta mendanai sebagian dari total dana.

"Untuk kebutuhan kurang lebih sama seperti fase I (Rp 3-4 triliun). Tapi kami membutuhkan funding dari pemerintah. Karena proyek pengerjaan fase I tidak ada sama sekali (pendanaan dari pemerintah)," ucapnya kepada kumparan saat ditemui dalam acara Infraports Indonesia 2018, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (2/11).

Robert menjelaskan saat ini progres pengerjaan fase II masih dalam pematangan konsep. Nantinya fase II akan dibangun untuk terminal curah kering.

Bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

"Fase II itu curah kering, itu misalnya semen ekspor, atau pupuk. Mulai 2020 finalisasi konsep perencanaan, diskusi sama pemerintah dan sebagainya," lanjutnya.

Mega proyek ini memiliki luas total lahan sekitar 3.000 hektare (ha) yang terbagi dari Pelabuhan Kuala Tanjung dan kawasan Industri. Adapun 9 sektor industri yang dapat dikembangkan.

Adapun sembilan sektor industri tersebut antara lain sektor petro kimia, semen, manufaktur, makanan dan minuman, produksi listrik, karet dan hilir, minyak kelapa sawit dan hilir, produksi dan fabrikasi logam dan gudang kontainer dan logistik.