Pemangkasan Gas RI ke Singapura di Tengah Karhutla, MSCI, dan Kebutuhan Domestik
PerbesarIndonesia memangkas ekspor gas ke Singapura per Sabtu (24/10). Langkah tersebut dinilai tidak berkaitan dengan rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mempertimbangkan penurunan status pasar saham Indonesia.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memangkas volume ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 billion british thermal unit per day (BBTUD).
“Bukan balasan ke MSCI karena tidak ada kaitannya. Tuduhan bahwa Singapura di balik ancaman downgrade MSCI tidak berdasar,” ujar ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin kepada kumparan, Minggu (25/10).
Alih-alih MSCI, Wijayanto melihat pemangkasan ekspor gas merupakan kombinasi antara kebutuhan Indonesia terhadap gas alam dan respons atas sikap Singapura yang dinilai pemerintah kurang bersahabat terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Jadi, pemangkasan ekspor tersebut kombinasi kita butuh LNG dan balasan atas sikap Singapura yang dinilai pemerintah kurang friendly terkait karhutla seperti dinarasikan Menteri ESDM. Apa pun itu, respons pemerintah kita sangat emosional, terlalu terburu-buru dan kurang tepat. Ini meningkatkan risiko ekonomi saat kondisi geopolitik dunia sedang tidak pasti,” ujarnya.
Wijayanto menilai pengalihan ekspor gas ke pasar domestik dapat membantu ketahanan energi Indonesia. Namun, kebijakan tersebut di sisi lain juga berisiko mengurangi potensi devisa dan merenggangkan hubungan dagang dengan negara tetangga.
“Kita akan kehilangan potensi devisa, dan hubungan dagang dengan negara tetangga menjadi retak. Tetapi dari sisi ketahanan energi, kita sedikit terbantu,” ujar Wijayanto.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan energi dalam negeri memang perlu diprioritaskan. Namun, menurutnya, persoalan utama terletak pada cara pemerintah memutus kontrak dengan Singapura.
Wijayanto juga mengingatkan bahwa pengurangan ekspor gas secara berkelanjutan dapat menggerus pendapatan valuta asing, terutama ketika Indonesia membutuhkan cadangan devisa untuk menopang nilai tukar rupiah.
“Pendapatan valas akan tergerus, disaat kita membutuhkan cadev untuk menopang nilai tukar rupiah. Kerugian reputasi juga perlu dipertimbangkan,” kata Wijayanto.
Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai kebijakan pemangkasan ekspor gas tersebut lebih tepat dipandang sebagai sinyal politik daripada respons ekonomi yang efektif terhadap persoalan MSCI.
Menurut Yusuf, waktu pengumuman kedua kebijakan tersebut memang berdekatan. MSCI pada 15 Oktober mengumumkan bahwa Indonesia dipertimbangkan untuk turun ke status standalone market. Setelah itu, Menteri ESDM Bahlil pada 21 Oktober menyatakan ekspor gas ke negara tetangga tidak akan diperpanjang sembari menyinggung pihak yang berpandangan miring terhadap Indonesia.
Namun, menurutnya persoalan MSCI lebih berkaitan dengan transparansi kepemilikan saham, konsentrasi kepemilikan, dan dugaan perdagangan terkoordinasi di pasar modal.
“Namun, persoalan MSCI sebenarnya bersumber dari transparansi kepemilikan, konsentrasi saham, dan dugaan perdagangan terkoordinasi di pasar modal. Mengurangi pasokan gas ke Singapura tidak menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Yusuf.
Dari sisi ekonomi, Yusuf menjelaskan bahwa dampak ekonomi dari pengalihan pasokan gas ke dalam negeri relatif terbatas.
Menurutnya, volume pemangkasan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan aliran gas ke Singapura pada masa lalu yang mencapai ratusan juta kaki kubik per hari. Dengan demikian, dampaknya terhadap penerimaan devisa dan neraca perdagangan dinilai tidak terlalu besar.
“Artinya, pengaruhnya terhadap devisa dan neraca perdagangan tidak terlalu besar. Manfaat utamanya lebih terasa pada pasokan listrik Batam, terutama untuk mendukung pengembangan pusat data,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusuf menilai kebijakan prioritas gas untuk kebutuhan domestik baru akan memberikan manfaat ekonomi yang kuat jika pasokan tersebut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti petrokimia dan pupuk. Namun, hal ini membutuhkan investasi besar dan waktu pembangunan yang panjang.
Ia juga menambahkan bahwa tambahan pasokan gas tersebut belum cukup untuk menurunkan biaya energi industri secara luas. Hal ini karena persoalan utama industri bukan hanya harga gas, tetapi juga kepastian volume pasokan.
Sebagai contoh yang diberi olehnya, realisasi pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di Jawa bagian barat misalnya, turun dari 88,72 persen pada 2023 menjadi rata-rata 65,69 persen pada 2025. Sementara itu, tambahan pasokan sekitar 31 juta kaki kubik per hari yang sebagian dialirkan ke Batam tidak menjangkau pusat-pusat industri di Jawa.
“Daya saing baru akan meningkat jika pemerintah memperkuat jaringan transmisi, mendorong investasi hulu, dan membangun mekanisme harga LNG yang lebih rasional,” kata Yusuf.
Selain itu, Yusuf menambahkan bahwa kebijakan yang terus dikaitkan dengan tekanan politik berisiko mendorong Singapura mempercepat diversifikasi pemasok energinya. Adapun Singapura telah memperoleh hampir 60 persen kebutuhan gasnya dari LNG dan memiliki sumber impor yang cukup terdiversifikasi.
Di samping itu, hal itu juga bisa mempengaruhi persepsi investor khususnya sektor hulu migas.
“Ketidakpastian kebijakan juga dapat mempengaruhi persepsi investor, termasuk investor hulu migas yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi defisit gas Sumatera bagian selatan hingga Jawa Barat. Pada saat yang sama, Indonesia masih bergantung pada Singapura sebagai salah satu pusat perdagangan BBM regional,” ujarnya.
Sebelumnya, pemangkasan gas ke Singapura sebenarnya bukan kejutan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah memberi sinyal pada Rabu (21/10) di Istana Merdeka.
“Kalau negara-negara lain mau pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga. Karena harus survival, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.
Dua hari kemudian, pada Jumat (23/10), Bahlil menyampaikan rencana mengoptimalkan produksi gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, terutama industri petrokimia yang memakai gas sebagai bahan baku.
Ia menegaskan pembatasan ekspor gas berlaku untuk negara mana pun, dan tidak masalah bila negara lain melakukan hal serupa.
“Pemerintah dalam membuat keputusan, setiap langkah sudah memikirkan semuanya. Yang jelas, kita menghargai semua hubungan dengan siapa saja, tapi asas penghargaan harus sama juga,” tegasnya di kantor Kementerian ESDM.
Selama ini, 70 persen produksi gas bumi Indonesia dipakai di dalam negeri dan 30 persen diekspor. Porsi itu akan dievaluasi ulang.
Adapun Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menjelaskan pengurangan itu berasal dari pasokan Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatera sebesar 16 BBTUD.
“Mulai hari ini (Sabtu 24/10) kami kurangi pasokan gas ke Singapura dari Natuna sebesar 15 BBTUD dan dari Sumatera 16 BBTUD,” ujar Djoko.
Dilansir Bloomberg, jumlah itu setara sekitar 14 persen dari rata-rata ekspor gas Indonesia ke Singapura tahun lalu. Menurut laporan itu, saat ini Indonesia adalah pemasok gas terbesar ke Singapura. Negeri Singa tersebut bergantung pada gas impor untuk hampir seluruh pembangkit listriknya.