Pemangkasan PNS Eselon III dan IV Ditargetkan Rampung Awal 2020

Menpan RB Tjahjo Kumolo. Foto: Andreas Ricky Febrian/kumparan

Proses pemangkasan PNS eselon III dan IV di Kementerian terus dilakukan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan pihaknya telah selesai memangkas 199 jabatan struktural menjadi 3 fungsional. Demikian pula dengan Kementerian Keuangan yang telah memangkas 4 eselon I dari 7 eselon I yang sebelumnya ada.

"Tapi beberapa kementerian dan lembaga lain perlu waktu. Kemenag (Kementerian Agama) itu satuan kerjanya (satker) 3.000, kemudian di daerah juga sama. Mengubah pola pikir eselon juga saya kira perlu hierarki, perlu waktu," kata Tjahjo usai rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Kantor Wapres, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (12/12).

Tjahjo mengungkapkan sudah ada sejumlah kementerian yang telah memangkas PNS eselonnya termasuk Kemen PAN-RB. Sementara untuk kementerian dan lembaga lain masih dalam pemetaan.

Tjahjo menargetkan pemangkasan PNS eselon di kementerian dan lembaga dapat rampung pada akhir Desember 2019 atau Januari 2020. KemenPAN-RB juga telah bertemu dengan sekjen hingga sekretaris lembaga untuk membicarakan hal itu. Tjahjo pun mencontohkan pemangkasan eselon di Kementerian Dalam Negeri yang perlu waktu.

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI kembali bekerja, usai libur Lebaran. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

"Daerah itu macam-macam. Ada daerah daratan, ada daerah kepulauan, ada daerah geografis besar kayak di Papua. Ini juga perlu hal-hal yang rata. Itu aja yang saya kira. Kalau target Bapak Presiden (di) Juni, dalam tahap-tahap tertentu selesai. Tapi untuk tahap yang lebih panjang termasuk bagaimana penjenjangan, bagaimana angka kredit supaya bisa naik pangkatnya, tidak mengurangi penghasilan. Tapi ada proses inovasi-inovasi kan perlu waktu yang panjang," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar penyederhanaan birokrasi dapat diterjemahkan dalam kebijakan yang memperhatikan prinsip keadilan dan tetap menjaga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Lembaga pemerintah harus semakin sederhana, simple, dan lincah. Kecepatan melayani menjadi kunci bagi reformasi birokrasi," sebutnya.