Pembahasan Merger BUMN Panas Bumi Belum Mencapai Titik Temu

PLTP Kamojang yang dioperasikan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Foto: Dok PGE

Kementerian ESDM mengungkapkan progres pembahasan merger atau konsolidasi tiga BUMN panas bumi (geothermal) masih belum mencapai kesepakatan hingga saat ini.

Adapun rencana tersebut pertama kali diusulkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, meliputi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLN Gas & Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi.

Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Harris Yahya, menuturkan proses pembahasan merger ini pada dasarnya sudah dalam tingkat business to business antar perusahaan pelat merah.

Harris menjelaskan, saat ini bisnis panas bumi PGE berfokus pada sisi hulu, sementara peran PLN Gas dan Geothermal di sisi hilir bisnisnya. Keduanya masih melakukan perhitungan bisnis sehingga belum kunjung ada kesepakatan.

"Ada perhitungan masing-masing di situ mungkin belum mencapai titik temu, sehingga ini belum berjalan," ujarnya usai acara Sarasehan Geothermal IA-ITB di Jakarta, Rabu (29/3).

Dia melanjutkan, pihak Geo Dipa pun belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait rencana merger ini. Dia hanya memastikan jika kebijakan ini bermanfaat dan berdampak baik, pemerintah pasti akan selalu mendukung.

Hal ini mengingat target pengembangan kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di Indonesia diharapkan mencapai sekitar 3500 megawatt (MW) di tahun 2030. Saat ini, kapasitas baru mencapai 2300 MW.

"Kami harap kalau di tahun 2030 bisa sukses (capacity factor) 100 persen atau 90 persen itu sudah menempatkan Indonesia bisa mengalahkan Amerika dalam penyediaan panas bumi," pungkasnya.

Petani beraktivitas di sekitar sumur produksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT Geo Dipa Energi di kawasan dataran tinggi Dieng Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (6/9/2022). Foto: Anis Efizudin/Antara Foto

Dalam kesempatan sama, Direktur Operasi dan HSSE PT Geo Dipa Energi, Rio Supriadinata Marza, menambahkan Geo Dipa menyambut baik rencana merger BUMN panas bumi tersebut sebagai perusahaan yang memiliki proyek baik hulu maupun hilir.

"Kalau kita punya moral dan punya beban untuk melistriki dengan renewable energy ya sebenarnya merger adalah pilihan yang memang tepat," ungkapnya.

Rio mengatakan, pengembangan pembangkit panas bumi di Indonesia di tahun 2023 hanya dua kali lipat dari kapasitas terpasang di tahun 2008. Dia meyakini dalam 20 tahun ke depan, pengembangan tidak akan signifikan jika tidak ada merger.

"Bila kita bicara ingin percepatan saya kira merger adalah pilihannya. Harusnya menjadi wacana untuk dibicarakan dan untuk bisa lebih baik. Secara nasional ini tidak perlu jadi perdebatan kalau untuk meningkatkan elektrifikasi dari panas bumi," jelasnya.

"Kalau BUMN ingin holdingisasi karena semangatnya untuk memerger jadi sebuah kekuatan yang besar untuk kepentingan negara. Geo Dipa ikutin kemauan pemerintah," tandas Rio.