Pembangunan Jalan Perbatasan Kalimantan-Malaysia Telan Rp 24 Triliun

Pembangunan jalan perbatasan negara yang membelah bukit di Kalimantan, Rabu (5/9). (Foto: Resya Firmansyah/kumparan)

Mulai tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) membangun akses jalan perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang terletak di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur sepanjang 1.070 km.

Hingga akhir tahun ini, jalan perbatasan yang berhasil dibangun ditargetkan mencapai 886 km. Sementara 184 km sisanya ditargetkan selesai di 2019 meski fungsional, dalam artian telah tersambung namun belum teraspal.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Kementerian PUPR Refly Ruddy Tangkere mengungkapkan, untuk membangun 1.070 km akses jalan perbatasan itu hingga selesai, dibutuhkan dana sebesar Rp 24 triliun.

“Biaya total sejak pengerjaan tahun 2015, yang saya tahu estimasi di awal Rp 24 triliun,” ujarnya kepada kumparan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (6/9).

Dia menjelaskan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun akses jalan perbatasan itu begitu besar dikarenakan harus membelah ratusan bukit. Selama ini, warga perbatasan menggunakan jalur sungai untuk menuju daerah terdekat.

Kondisi pembangunan jalan perbatasan negara yang membelah bukit di Kalimantan, Rabu (5/9). (Foto: Resya Firmansyah/kumparan)

“Dalam membelah bukit ini kami dibantu oleh Direktorat Zeni TNI AD sejak 2016. Topografinya di daerah ini sama seperti Trans Papua,” kata Refly.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Utara Kilit Laing mengakui, biaya pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan begitu besar. Oleh karena itu, kerja sama skema Availability Payment semestinya dilakukan.

Beberapa waktu yang lalu, dalam Forum Brunei-Indonesia-Malaysia-Philipina East Asia Growth Area (BIMP EAGA), pengusaha negara lain memberi tahu bahwa Asian Development Bank (ADB) bisa memberikan pinjaman.

“Ini kalau pemerintah tidak mampu membiayai ya. Dibangun dulu, nanti pemerintah bisa mencicil. Tapi nanti dampak perekonomian setempat naik kan,” ucapnya.

Sebelum ada akses jalan, menurut Kilit, warga perbatasan RI kesulitan dalam menjual hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu, produk yang beredar di sekitar warga perbatasan di Kalimantan, selama ini berasal dari Malaysia.

“Petani kita ini bingung mau menjual ke mana. Kalau diekspor cost-nya tinggi, dikirim ke daerah lain juga akses terbatas,” kata Kilit.