Pembatasan Impor Singkong-Tapioka Bisa Dilakukan Asal Kebutuhan Industri Aman
·waktu baca 4 menit
PerbesarPemerintah membuka peluang untuk melarang dan melakukan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka karena serapan singkong hasil lokal belum maksimal. Jika langkah ini diambil, industri tapioka dalam negeri sebagai penyerap singkong lokal disebut harus diperkuat.
Pengamat pertanian, Syaiful Bahari, mengatakan impor tapioka masih cukup besar karena industri dalam negeri masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan. Ia juga menjelaskan, impor tapioka masih lebih besar ketimbang impor singkong.
“Selama ini impor singkong dalam bentuk singkong segar tidak besar, volumenya masih kecil 5.000 ton, yang besar adalah tapioka yakni 295.673 ton di 2024,” kata Syaiful kepada kumparan, Selasa (13/5).
“Persoalan utama kenapa impor tapioka cukup besar salah satunya karena industri tapioka kita yang tersebar di Lampung dan Jawa sudah banyak yang bangkrut dan tutup, dikarenakan tidak sanggup lagi bersaing dengan bahan baku tapioka impor,” lanjutnya.
Selain itu, ia menyoroti Harga Pokok Penjualan (HPP) singkong dalam negeri masih lebih tinggi dibanding singkong asal Vietnam dan Thailand. Soal kualitas, singkong lokal menurut Syaiful juga masih kalah untuk digunakan oleh industri tapioka.
“Singkong lokal kadar airnya masih tinggi, kebanyakan sudah panen sebelum waktunya. Akibatnya, rendemennya kurang bagus dan HPP tapioka jadi mahal,” ujarnya.
Untuk tahun 2023, produksi singkong dalam negeri berdasarkan penjelasan Syaiful memiliki potensi yang cukup besar yakni 18,3 ton per tahun. Untuk serapan, jumlah tersebut didominasi oleh serapan industri ketimbang konsumsi langsung.
Meski demikian, jika langkah pembatasan impor singkong dan tapioka dilakukan, ia berharap industri tapioka dalam negeri bisa diperkuat terlebih dahulu. Saat ini menurutnya industri tapioka dalam negeri juga tertinggal jauh dari Vietnam dan Thailand dari segi teknologi.
Ia juga mengimbau agar kualitas produksi singkong dalam negeri dapat diperbaiki dan sesuai kebutuhan industri agar bisa terserap utamanya oleh industri tapioka.
“Kalau industri dipaksakan untuk membeli tapioka lokal yang harganya tidak bisa bersaing dengan Vietnam dan Thailand, yang akan nanggung harga mahal itu konsumen,” kata Syaiful.
Ekonom pangan CORE Indonesia, Eliza Mardian, juga mengungkap hal sama. Ia melihat suatu ironi, Indonesia sebagai produsen singkong yang besar, tapi masih melakukan impor singkong. Alasan utamanya menurut Eliza yakni industri pengolahan singkong menjadi tapioka belum banyak dibangun dan belum diintegrasikan dengan industri skala menengah dan besar.
“Industri kita ini memang kerap keropos di tengah, industri yang memproduksi barang setengah jadi atau bahan baku penolong industri itu tidak dibangun dengan baik. Sehingga tidak heran jika hampir 70 persen impor itu kita mengimpor bahan baku penolong atau bahan setengah jadi untuk diolah lagi,” kata Eliza.
Eliza juga menyoroti pentingnya penguatan industri dalam negeri. Eliza mendorong agar pemerintah bisa mendorong pembangunan sentra sentra produksi singkong menjadi tapioka. Menurutnya hal ini bisa dimulai dikembangkan oleh BUMdes atau Koperasi Desa Merah Putih.
“Ini tinggal bagaimana pemerintah mendorong industri skala kecil menengah ini di linkage kan dengan industri menengah, besar dan industri besar tersebut memberikan spesifikasi produk yang dibutuhkan seperti apa, sehingga apa yang diproduksi akan terserap,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka peluang untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka. Rencana ini seiring keluhan petani dalam beberapa tahun belakangan akibat produksi dalam negeri tak terserap pasar.
Nantinya, pembahasan akan dilakukan di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Salah satu poin dari regulasi tersebut mengatur kebijakan dan pengendalian terhadap kegiatan ekspor-impor barang dan jasa didasarkan pada keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, mengatakan banyak hasil singkong dalam negeri yang tak terserap secara optimal. Budi bilang, banyak laporan mengenai produksi impor dalam negeri yang tak terserap pasar. Selain tak laku di pasaran, harga singkong lokal cenderung rendah dibanding hasil impor.
"Karena banyak singkong kita itu yang enggak terserap, banyak petani singkong kita itu kan harganya murah," kata Menteri yang akrab disapa Busan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/2).