Pembebasan Lahan Tol Hambat Investasi, RI diminta Contoh Skema di India

Pekerja menggunakan alat berat untuk meratakan lahan bekas rumah yang terdampak pembangunan tol di Mlati, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (2/8/2023). Foto: Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO

Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority (INA), Ridha D. M. Wirakusumah, mengatakan pembebasan lahan tol menjadi salah satu yang menghambat investasi asing masuk Indonesia.

"Investor global pada umumnya suka investasi di brownfield, kalau greenfield suka ada masalah pembebasan lahan," kata Ridha dalam forum Creative Infrastructure Financing Day (CreatIFF) di Kantor PUPR, Rabu (13/12).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022 menemukan ada 87,9 juta meter persegi lahan di jalan tol yang belum bersertifikat. Akibatnya aset tanah seluas 87,90 juta meter persegi pada 33 ruas jalan tol tersebut berisiko dan berpotensi menimbulkan konflik kepemilikan di kemudian hari.

Selain pembebasan lahan, faktor lain yang mempengaruhi realisasi investasi di jalan tol adalah kecenderungan investor global menginginkan kepemilikan saham mayoritas, kemudian investor memilih ruas tol yang layak dari sisi keekonomian, dan terakhir faktor kepastian hukum.

Ridha memberi contoh skema kerja sama pembangunan tol di India yang membuat negara tersebut sangat agresif membangun infrastruktur jalan tol dalam 10 tahun terakhir.

Pembangunan jalan tol di India menggunakan skema Hybrid Annuity Model (HAM), yakni model konsesi di mana pemerintah India menyediakan sebagian pendanaan, sebesar 40 persen untuk biaya konstruksi. Sementara 60 persen sisanya dibiayai oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Pembengkakan biaya (cost overrun) proyek tol ditanggung oleh BUJT. BUJT juga bertanggung jawab mengoperasikan dan memelihara aset dan menerima pendapatan.

"Pemerintah India bersama regulator jalan tolnya, National Highways Autority of India (NHAI) dalam 10 tahun terakhir sukses membangun hampir 90.000 km jalan tol," kata dia.

Berbeda dengan India, di Indonesia menggunakan skema Build Operate Transfer (BOT), yakni model konsesi di mana BUJT membangun, mengumpulkan tarif tol, dan mengoperasikan aset selama masa konsesi. Dalam 8 tahun (2014-2022), Indonesia membangun 1.885 km jalan tol dengan rata-rata pembangunan 235 km per tahun.