Pembentukan Dewan Moneter Dinilai Berpotensi Gerus Independensi BI
PerbesarIsu mengenai revisi Undang-undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 mengemuka di tengah situasi pandemi COVID-19. Revisi ini ramai dibicarakan karena ada rencana bakal dibentuknya lagi Dewan Moneter dalam sistem ekonomi nasional.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengatakan jika pemerintah dan DPR menghidupkan lagi Dewan Moneter, sistem ekonomi nasional akan kembali primitif. Sebab, BI akan kehilangan independensinya terhadap kebijakan moneter nasional yang selama ini tidak boleh dicampuri pemerintah.
Jika Dewan Moneter jadi dibentuk lagi, dewan ini akan dipimpin oleh Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Padahal, seharusnya kebijakan moneter dipegang oleh ahli moneter, bukan pemerintah yang selama ini mengurusi kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi nasional.
"Kita kembali lagi ke struktur ekonomi tahun 1953, kembali primitif yang akan menghancurkan sistem ekonomi Indonesia. Kebijakan moneter dipegang ini bukan ahli moneter. Dewan Moneter ini yang memutuskan adalah Menkeu dan dengan perwakilan pemerintah lainnya yaitu Menko Ekonomi, memangnya Menko Ekonomi sekarang mengerti?" kata dia dalam diskusi Pembentukan Dewan Moneter: Skenario Merancang BI menjadi Kasir Pemerintah & Penalang Bank Bermasalah?," Jumat (11/9).
Anthony mencontohkan, salah satu hilangnya bentuk independensi BI adalah pemerintah meminta BI membeli Surat Utang Negara (SUN) di pasar primer, bukan dari pasar market yang selama ini dilakukan. Parahnya lagi, pembelian SUN tersebut menggunakan sistem burden sharing yang di mana beban bunga justru ditanggung BI, bukan pemerintah. Padahal, seharusnya pemerintah yang membayar bunga atas penjualan SUN tersebut.
Menurut Anthony, jika konsep burden sharing itu diterapkan kepada BI dalam pembelian SUN pemerintah di pasar primer, sama saja dengan bank sentral tersebut membiayai negara atau bailout di sektor fiskal. Sebab, pembelian SUN oleh BI dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan pembiayaan APBN dan kebutuhan riil program Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Burden sharing melanggar UU. Atas dasar apa BI menerima bunga tapi harus dikembalikan ke pemerintah? Ini kan moral hazard. Istilahnya bunga 0 persen yang sama saja cetak uang. Ini jelas adalah fiskal, BI sudah biayai fiskal dan tidak independensi sebab BI harus cetak uang sehingga mencukupi," ujar dia.
Anthony berpandangan, rencana ini menunjukkan bahwa negara menyelesaikan masalah fiskal dengan cara yang salah yakni mengobok-obok sistem moneter nasional. Masalah fiskal yang dimaksud adalah rasio penerimaan pajak yang terus turun, sedangkan rasio beban bunga naik.
Rasio pajak pada 2019 sebesar 10,25 persen merupakan yang terendah, setidaknya dalam sepuluh tahun ini. Sedangkan rasio beban utang 25,72 persen.
"Sekarang pemerintah ini solvabilitasnya sudah habis, sudah gagal bayar," ujar dia.
Pengamat INDEF Enny Sri Hartati juga berpandangan sama. Menurut dia, pembentukan Dewan Moneter sama saja mengamputasi peran BI dalam mengambil kebijakan moneter sebab pemerintah yang seharusnya mengurusi fiskal jadi ikut campur. Padahal, dalam sistem gas dan rem, seharusnya gas dipegang BI dan rem dipegang pemerintah, tidak boleh dua-duanya dipegang di tangan Menteri Keuangan.
"Artinya, revisi dari UU BI yang sekarang akan dibahas oleh DPR dan pemerintah ini sudah menyalahi atau tidak konsisten dengan aspirasi publik. Padahal selama ini independensi BI salah satu yang terbaik di dunia," ujar dia.