Pembentukan Holding BUMN Panas Bumi Masih Tunggu Restu Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani saat konpers penjelasan UU Cipta Kerja, Rabu (7/10). Foto: Kemenko perekonomian

Kementerian BUMN berencana membentuk Holding BUMN Panas Bumi tahun ini. Namun, pembentukannya masih menunggu restu dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Calon penghuni di holding ini yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PT PLN Gas & Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jika dilihat dari statusnya, hanya Geo Dipa yang murni berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PGE dan PLN Gas & Geothermal merupakan anak dan cucu usaha dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Jadi, bukan perusahaan negara meski induknya merupakan BUMN.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengakui pembentukan holding ini terbilang kompleks karena status ketiga perusahaan itu yang berbeda.

"Kita harap bahwa semuanya kita. Dari Kemenkeu sudah komitmen bahwa akan gabungkan ini semua. Kita tunggu saja. Kita harap integrasi bisa cepat, jangan sampai lama karena beberapa pertimbangan," kata dia dalam peresmian subholding Pertamina International Shipping, Rabu (5/5).

Pahala mengatakan, Kementerian BUMN mendorong agar pembentukan holding ini selesai pada kuartal III atau kuartal IV 2021. Karena itu, ketiga perusahaan ini juga bisa menyelesaikan berbagai hal.

Ilustrasi panas bumi. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

PGE misalnya, harus memastikan status wilayah kerja panas bumi (WKP) pemilik lama, jika ada perubahan pasti perlu persetujuan dari Kementerian ESDM. Begitu pun pada PLN dan Geo Dipa, termasuk sisi pemegang saham dan manajemen.

"Kita harus kerja bareng memastikan bahwa sekarang orang ngomongnya dekarbonisasi dan sebetulnya satu-satunya energi terbarukan, tapi yang bisa dipakai baseload-nya baru panas bumi. Jadi momentum ini kita berharap jangan sampai missed, harus kerja cepat," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan dengan penggabungan perusahaan ini dalam Holding Panas Bumi, akan menambah kapasitas produksi listrik hingga 1,4 gigawatt (GW).

"Kuncinya, kita harus sinergi supaya development dan operating cost bisa turun agar bisa menambah kapasitas. Jadi integrasi dilakukan dari aset-aset yang existing dulu," ujar Nicke.

Sebelumnya, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Heri Setiawan mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih mematangkan pembentukan holding ini, termasuk siapa yang lebih cocok menjadi induk.

Dia mengatakan, PGE menjadi yang kapasitasnya paling besar dalam pengembangan panas bumi. Tapi, di sisi lain, PGE juga berencana melantai perdana di bursa saham (initial public offering/IPO) yang bakal menjadikannya perusahaan terbuka.

"Kalau PGE go public, sifatnya sudah beda. Enggak ada lagi penugasan sebab sudah shareholder value yang diutamakan. Ini terus terang masih digodok ya," ucapnya dalam diskusi 'Optimalisasi Peran Panas Bumi dalam Wujudkan Ketahanan Energi Nasional', Minggu (11/3).