Pembiayaan Utang Belum Capai Target, Sri Mulyani Pakai Sisa Anggaran Danai APBN

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait APBN Kinerja dan Fakta (Kita) Agustus 2019 di Kantor Kemenkeu. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan pembiayaan utang di tahun ini mencapai Rp 1.177,4 triliun. Namun hingga akhir Agustus 2021, realisasinya penarikan utang baru tersebut hanya Rp 550,6 triliun atau 46.8 persen dari target APBN 2021.

Pembiayaan utang tersebut turun 20,5 persen dari periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp 692,3 triliun.

Hingga bulan kedelapan tahun ini, penarikan Surat Berharga Negara (SBN) juga baru Rp 567,4 triliun atau 47 persen dari target tahun ini yang mencapai Rp 1.207,3 triliun. Realisasi penarikan SBN juga turun 15,5 persen dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 671,6 triliun.

Sri Mulyani mengakui kondisi pandemi COVID-19 ini menyebabkan penurunan realisasi pembiayaan. Padahal di tahun-tahun sebelumnya, realisasi pembiayaan utang sudah melebihi 50 persen memasuki semester kedua.

"Padahal sudah bulan ke delapan. Kenapa itu terjadi? Karena ada penyesuaian target SBN neto kita, karena kita gunakan sisa anggaran lebih tahun lalu," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/9).

Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) hingga akhir Agustus 2021 mencapai Rp 145,7 triliun, naik dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 110,9 triliun.

Menurut Sri Mulyani, saldo lebih anggaran (SAL) tersebut lumrah digunakan dalam kondisi seperti ini. Tak hanya itu, pemerintah juga memiliki Surat Keputusan Bersama (SKB) III dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan pembiayaan.

Hingga 15 September 2021, bank sentral sudah membeli SBN Rp 139,8 triliun. Dengan rincian Surat Utang Negara (SUN) Rp 96,6 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 44,25 triliun.

"Kita menggunakan SAL, dan juga ada SKB dengan BI yang menyebabkan urgensi untuk kebutuhan penerbitan surat utang negara bisa diturunkan," jelasnya.