Pemda Kalsel Klaim Karhutla Belum Ganggu Bandara dan Pelabuhan, Inflasi Masih Aman
PerbesarAsisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ariadi Noor mengeklaim kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum mengganggu operasional bandara dan pelabuhan maupun memicu kenaikan inflasi di wilayah tersebut.
Ariadi mengatakan, Bandara Syamsudin Noor masih beroperasi normal. Bandara tersebut menjadi salah satu jalur penerbangan langsung dari Jakarta menuju Kalimantan.
Menurut Ariadi, pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menyiapkan posko penanganan karhutla di tiga lokasi dekat bandara untuk menjaga kelancaran transportasi dan distribusi barang.
“Instalasi ini sangat strategis untuk memperlancar arus orang dan barang ke Kalimantan Selatan maupun ke daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur,” kata Ariadi kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (27/10).
Ia menjelaskan, kelancaran transportasi berperan penting dalam menjaga pasokan barang di pasar. Gangguan distribusi berpotensi menyebabkan keterlambatan pengiriman dan memicu kenaikan harga.
Ariadi mengatakan, inflasi di Kalimantan Selatan sejauh ini belum terlalu terdampak karhutla. Meski demikian, pemerintah daerah tetap memantau kondisi distribusi barang untuk mengantisipasi gangguan pasokan yang dapat memengaruhi harga.
Di sisi lain, karhutla telah mengganggu aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah akibat asap. Namun, pemerintah daerah belum menghitung secara terperinci kerugian ekonomi maupun kerusakan lingkungan akibat kebakaran tersebut.
“Kalau kerugian immaterial kami sudah rasakan, karena di beberapa tempat masyarakat terganggu aktivitasnya. Ada asap yang sudah ke mana-mana di beberapa tempat,” ungkapnya.
“Untuk kerugian materialnya kami belum tahu persis berapa kerugian, belum pernah kita hitung juga dari sisi kerugian evaluasi lingkungan yang rusak,” kata dia.
Ariadi juga menyebut pemerintah pusat telah mengucurkan dana penanganan karhutla sebesar Rp 1,2 triliun untuk tujuh provinsi, termasuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Tiga provinsi lainnya adalah Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.
Menurut dia, penanganan karhutla perlu disertai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko kebakaran pada periode berikutnya. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana lain, seperti banjir dan longsor.