Pemerintah Akan Surati DPR, Minta Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas 2022

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan surat presiden (surpres) dan draf RUU Cipta Kerja (Cika) kepada pimpinan DPR RI Puan Maharani. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Pemerintah memastikan akan melakukan revisi UU Cipta Kerja yang dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menyampaikan surat kepada pimpinan DPR agar revisi undang-undang masuk dalam prolegnas prioritas di 2022.

"Pemerintah bersama DPR RI akan melakukan revisi UU Cipta Kerja dan UU pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi dan pembentukan dan pelaksanaan UU Cipta kerja ke depan, pasca keputusan MK," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (29/11).

"Selanjutnya pemerintah akan menyampaikan surat kepada pimpinan DPR RI untuk memasukkan revisi UU ke dalam prolegnas prioritas di tahun 2020. Daftar kumulatif terbuka ini juga sudah diberikan keputusannya oleh MK," tambahnya.

Selama proses revisi dilakukan, Presiden Jokowi menegaskan UU Cipta Kerja masih akan berlaku. Sebab menurutnya tak ada pasal yang dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Sehingga UU tersebut seharusnya bisa diterapkan secara utuh.

Massa aksi membawa poster saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (28/10). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

"Pemerintah terus melakukan operasionalisasi daripada UU Cipta Kerja daripada pada seluruh sektor, baik di pusat atau daerah," kata Airlangga.

Adapun MK dalam putusannya menilai penyusunan UU Cipta Kerja cacat secara formil. Sehingga pemerintah diberi waktu untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja Omnibus Law dalam waktu 2 tahun.

Sementara Wakil Ketua Baleg, Willy Aditya, mengungkapkan DPR dan pemerintah akan mengadakan rapat kerja (raker) pada 6 Desember. Willy menyebut DPR dan pemerintah mungkin akan membuat tim kerja bersama untuk merevisi UU Cipta Kerja sesuai arahan MK.

"Kita akan raker nanti bersama pemerintah tanggal 6 Desember untuk membahas beberapa pokok-pokok, menyimak mencermati keputusan MK itu kan kita diberikan waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan-perbaikan bisa melalui fungsi pengawasan dan lain sebagainya," kata Willy di Gedung DPR, Senayan, Jumat (26/11).