Pemerintah Akui Penerapan BBM Euro 4 Terkendala Kemampuan Pasokan

Ilustrasi BBM Euro 4 Foto: Shutterstock

Kementerian ESDM mengungkapkan peningkatan kualitas BBM menjadi rendah sulfur dengan standar Euro 4 harus dilakukan secara bertahap mulai 2027 karena menyesuaikan kemampuan pasokan.

Koordinator Standardisasi Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, Yuki Haidir, menjelaskan wacana BBM Euro 4 memang sudah lama digaungkan, baik untuk gasoil atau diesel maupun gasoline atau bensin.

Bahkan berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) LHK No. 20/Setjen/Kum.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O, seharusnya BBM jenis bensin sudah harus berstandar emisi Euro 4 sejak 2018.

"Wacana untuk Euro 4 ini bukan hal yang baru. Kita sudah lakukan pentahapan, kita sudah buat spek ini sudah lama. Jadi memang pada saat penentuan spek itu, kita sadari kemampuan suplai BBM ini tidak bisa dalam waktu dekat," ungkapnya saat Multi Stakeholder Consultation Meeting Persiapan Pasokan BBM untuk Penerapan BBM Euro 4, Jumat (9/8).

Yuki menuturkan, pemerintah menetapkan tahapan pemberlakuan standar Euro 4 pertama untuk BBM diesel spek CN 48 baru akan meningkat standar emisinya mulai Desember 2027.

"Untuk diesel CN48 sendiri kita jadwalkan nanti di tahun 2027 Desember," katanya.

Meskipun kemampuan pasokan baru bisa berlaku di tahun 2027 akhir, Yuki mengakui pemerintah ada keinginan untuk mempercepat penerapan BBM rendah sulfur ini setidaknya secara bertahap.

"Kita berencana, lagi didiskusikan juga ini, untuk bagaimana agar CN48 ini bisa segera dinikmati yang versi high sulphur. Tentunya konteksnya kita melihat bagaimana ketersediaan dari kilang itu sendiri," jelas Yuki.

Belum jelasnya kepastian peluncuran BBM rendah sulfur ini, kata dia, mengingat pemerintah belum menetapkan payung hukum dan peta jalan yang jelas bagi penugasan PT Pertamina (Persero) menyediakan pasokannya.

Peluncuran BBM RON 95 E5 (Bioethanol) Pertamax Green 95 di SPBU MT Haryono, Senin (24/7/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Di sisi lain, dia memastikan pemerintah masih dalam proses penggodokan rencana BBM rendah sulfur ini bersama Pertamina dan Kemenko Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

"Terus terang ini masih dalam pembahasan, jadi belum ada sebuah ketentuan atau peta jalan resmi dari pemerintah. Namun apa yang telah disampaikan oleh teman-teman dari Pertamina maupun yang dibahas di Kemenko Marves. Itu nanti tentunya akan dituangkan dalam produk hukum," ujar Yuki.

Jika peta jalan percepatan BBM rendah sulfur ini rampung, Yuki menyebutkan penerapannya dipastikan masih harus bertahap menyesuaikan ketersedian volume pasokan BBM dari kilang Pertamina.

"Itu memberikan gambaran kepada kami bahwa memang karena volume yang tersedia masih kurang. Otomatis penyebaran atau distribusinya pun akan bertahap," tandas Yuki.

Adapun ke depannya di akhir tahun 2027, lanjut dia, pemerintah berharap nantinya BBM diesel jenis CN 48 yang dijual kepada masyarakat hanya ada 1 spek saja, yaitu berstandar Euro 4.

"Tentunya kami tetap berdiskusi juga dengan teman-teman Pertamina. Kami pahami bahwa teman-teman Pertamina juga perlu mendapatkan endorse atau perlu juga secara administrasi seperti apa dan ini masih dalam tahap diskusi kita juga di Kementerian," katanya.