Pemerintah Bakal Bagikan 700 Ribu Kompor Listrik hingga 2025

PLN mendukung penggunaan kompor listrik induksi. Foto: PLN

Program bagi-bagi kompor industri atau kompor listrik sempat digencarkan pemerintah di tahun 2022 lalu. Namun, rencana ini akhirnya kandas dan digantikan dengan pembagian 500 ribu rice cooker gratis mulai akhir tahun 2023.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, memastikan program kompor listrik akan dijalankan kembali pada tahun 2025 untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kg bersubsidi.

Djoko menyebutkan, pembagian kompor listrik ini akan dimulai sebanyak 500 ribu unit. Adapun targetnya hingga tahun 2025, kompor listrik ini bisa dibagikan kepada 700 ribu rumah tangga (RT).

"Kita akan bagikan 500 ribu sejenis kompor induksi untuk rumah tangga memasak. Ini untuk mengurangi impor LPG. Targetnya 700 ribu kami yakin kalau tahun ini bisa distribusi 500 ribu, maka 700 ribu kita juga cukup optimistis," ungkapnya saat konferensi pers, Rabu (17/1).

Djoko memaparkan, keputusan program kompor listrik gratis ini akan dilanjutkan kembali berdasarkan rapat yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Dia berharap program ini tidak lagi kandas di tengah jalan.

Namun berbeda dengan rencana awal, dia memastikan pembagian kompor listrik ini akan menyasar masyarakat menengah atas, alih-alih masyarakat miskin.

"Kemarin Pak Luhut juga mimpin rapat saya hadir untuk dimulai lagi kompor induksi, jadi kemarin yang sempat dihentikan dimulai lagi, dikaji lagi, mulai yang bisa kita laksanakan mudah-mudahan kompor induksi dimulai lagi," tegas Djoko.

Menurut Djoko, upaya transisi energi salah satunya dengan substitusi bahan bakar LPG menjadi listrik untuk kegiatan memasak rumah tangga ini seharusnya dimulai dari masyarakat kaya yang daya belinya sudah tinggi.

"Transisi ini harusnya dari orang menengah atas yang sudah mampu menggunakan kompor listrik, sudah mampu beli bensin Pertamax Turbo. Kompor induksi ini seharusnya dimulai dari masyarakat mampu, kalau dimulai masyarakat miskin ya tidak mulai-mulai transisi sampai sekarang angkanya rendah terus," jelasnya.

Dia mengakui, program kompor listrik ini membutuhkan biaya lebih besar dari rice cooker gratis. Kompor listrik menelan APBN sebesar Rp 2 juta per KK berdasarkan uji coba di Solo dan Bali, sementara rice cooker tidak sampai Rp 1 juta per KK.

"Itulah kenapa rice cooker ternyata itu paling bisa diimplementasikan, kita tinggal beli dan harganya lebih murah dari kompor induksi, sudah uji coba di Bali dan Solo ada 2.000 ya itu Rp 2 juta per KK," ungkap Djoko.

Bahkan jika dibandingkan program jaringan gas (jargas) lebih mahal lagi yang membutuhkan hingga Rp 8-10 juta per KK. Dengan demikian, biaya jargas itu bisa untuk membeli 5 kompor listrik dan 10 rice cooker.

"Makanya pemerintah sudah ganti kompor dengan rice cooker. Mudah-mudahan kali ini berjalan, misal masyarakat miskin 31,5 juta kali rice cooker harganya Rp 1 juta saja itu 1 kali subsidi LPG bisa selesai itu," pungkas Djoko.

Sebelumnya, pemerintah dan PT PLN (Persero) memastikan program konversi kompor listrik dibatalkan. Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya bahwa kebijakan tersebut tidak tepat dilakukan, melihat kondisi saat ini yang sulit akibat ancaman resesi ekonomi.

Hal itu terungkap dalam pengantar Presiden di Rapat Kabinet bersama para menteri, Selasa (11/10/2022). Dalam pengantarnya, Jokowi meminta kepada seluruh para menteri untuk membuat kebijakan dengan penuh kehati-hatian.

“Kehati-hatian kita dalam setiap membuat kebijakan betul-betul jangan sampai lepas dari manajemen kita, namun situasinya betul-betul yang luar biasa sulitnya,” ujarnya.

Tak terkecuali kebijakan di tingkat kementerian lembaga juga perlu dipertimbangkan betul-betul mengingat kondisi saat ini serba sensitif. “Urusan Kemarin misalnya yang berkaitan kompor listrik, itu betul, bahwa kita harus konversi ke situ, tapi timing-nya bukan sekarang,” tegas Jokowi.

“Kompornya 1.800, artinya kita akan mengubah dari yang biasanya pemakai 450 menjadi pemakai di atas 1.800, di rakyat hal-hal seperti itu menjadi sebuah guncangan, hati-hati, hal hal seperti ini harus, yang berkaitan dengan rakyat hati-hati policy-nya,” tambah Jokowi.