Pemerintah Bakal Larang Warga Jakarta Ambil Air Tanah

Dody Hanggodo ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa (29/10/2024). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo menyebut untuk mengatasi penurunan air tanah, nantinya warga Jakarta akan diminta untuk tidak mengambil air tanah.

Dody bilang, pengambilan air tanah di Jakarta sangat berlebihan. Hal inilah yang menjadikan permukaan tanah menurun secara drastis.

“Ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko sudah sebutkan terjadi sebetulnya di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan kemudian air tanah menjadi turun sangat drastis,” jelas Dody.

Warga mengambil air dengan memompa di kawasan Manggarai, Jakarta Pusat, Minggu (10/10). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Warga mengambil air dengan memompa di kawasan Manggarai, Jakarta Pusat, Minggu (10/10). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Namun, Dody juga menyebut, jika masyarakat Jakarta tidak diperbolehkan mengambil air tanah, maka pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan air. Hal itu dapat dicapai lewat kolaborasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

“Kemudian pergerakan muka tanah itu benar-benar bisa diminimalkan tapi kan kita tidak bisa melakukan itu sebelum kita sebagai pemerintah baik pusat dan daerah bisa memenuhi kebutuhan minimum masyarakat, yaitu air,” kata Dody.

Sebelumnya, untuk mengurangi penurunan tanah di Jakarta, AHY juga menyebut pentingnya peran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Jakarta. Hal ini agar masyarakat bisa berhenti melakukan eksploitasi dengan penggalian sumur air dan mengambil air tanah yang menyebabkan permukaan tanah turun.

Untuk itu, nantinya Jakarta akan menerima suplai air bersih dari SPAM Jatiluhur di sisi timur dan SPAM Kirian di sisi barat.

“Itulah mengapa kami memastikan agar Jatiluhur, SPAM Jatiluhur bisa memberikan suplai itu kurang lebih 3.200 liter per detik dan kami juga berupaya agar (SPAM) Karian dari Banten bisa juga segera berproduksi ataupun operasional sehingga juga bisa menambah lagi suplai air bersih. Sehingga sekali lagi masyarakat bisa lebih mengurangi pengambilan air dalam tanah,” jelas AHY.

Untuk penyediaan air, AHY juga membuka kemungkinan kolaborasi tidak hanya dari pemerintah melainkan pihak lain khususnya sektor swasta.

“Semua stakeholders harus terlibat ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu pemerintah pusat, kementerian PU termasuk Kemenko infrastruktur ini akan hadir, tentu tadi saya utarakan mengajak kolaborasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Jakarta tapi juga dengan berbagai pihak lainnya, swasta, dunia usaha,” kata AHY lebih lanjut di Muara Baru.