Pemerintah Bakal Perluas Stimulus Ekonomi, Jangkau Lebih dari 30 Juta Keluarga

Konferensi pers Menko Perekonimian Airlangga Hartarto di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025). Foto: Argya Maheswara/kumparan

Pemerintah akan melakukan penebalan stimulus yang nantinya juga dapat menjangkau kelompok masyarakat pada desil 4. Meski begitu, detail penebalan stimulus masih dibahas.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan hal tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Bantalan dari stimulus tambahan itu untuk sampai dengan desil 4 atau menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat, termasuk yang terkait dengan pekerja,” ujarnya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

Airlangga menargetkan finalisasi detail penebalan rampung dalam satu minggu ke depan. Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan masih dihitung.

“Jadi yang terkait anggaran sedang dihitung. Ada arahan Bapak Presiden untuk dilakukan penebalan ke desil 4. Program ini sedang dimatangkan dalam satu minggu. Nanti akan diumumkan berapa anggaran yang dibutuhkan,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga sudah mengumumkan kode paket stimulus 17-8-45 yang akan diterapkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara total ada 17 paket stimulus yang menopang industri, daya beli masyarakat, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan dalam kumparan Green Initiative Conference 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Foto: Wahyu

“Sehingga ini saya ingin mengulang, karena ini adalah 17 paket, 8 sekarang, 4 dilanjutkan, 5 andalan. Jadi 17-8-45, 80 tahun Indonesia merdeka,” kata Airlangga dalam acara kumparan Green Initiative Conference 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (17/9).

Salah satu paket stimulus adalah program magang bagi fresh graduate. Peserta akan ditempatkan di perusahaan selama enam bulan dengan honor setara upah minimum provinsi (UMP).

“Tujuannya agar sektor riil bergerak. Kalau sektor riil bergerak tentu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja ikut terdampak,” ujarnya.

Pemerintah juga menanggung pajak penghasilan (PPh 21) bagi pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta per bulan. Kebijakan ini membuat pekerja tidak lagi kehilangan Rp 400 ribu–Rp 600 ribu per bulan karena potongan pajak.

“Dan perusahaan juga tidak bayar karena pemerintah yang bayar. Ini kita lanjutkan sampai tahun depan, termasuk sektor hotel, restoran, dan kafe,” jelasnya.

Program lain adalah manfaat tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor perumahan. Saat ini ada 40 juta pekerja peserta BPJS yang bisa memanfaatkan fasilitas kredit untuk uang muka, cicilan, maupun renovasi rumah dengan bunga lebih rendah.

Airlangga memastikan ada empat program yang diperpanjang hingga 2029. Di antaranya tarif PPh final UMKM sebesar 0,5 persen untuk omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun, serta diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja lepas seperti mitra ojek online.

Selain itu, pemerintah menyiapkan lima program andalan Presiden Prabowo Subianto yang berorientasi penciptaan lapangan kerja. Program tersebut meliputi Koperasi Desa Merah Putih, Perkebunan Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Tambak Pantura.