Pemerintah Berencana Bagi-bagi Kompor Listrik, Orang Kaya Dapat Gratis?

Penggunaan kompor listrik. Foto: Feby Dwi Sutianto/kumparan

Pemerintah berencana membagikan paket kompor listrik ke masyarakat. Salah satunya untuk meningkatkan penjualan listrik PLN yang saat ini pasokannya berlebih.

Kementerian ESDM menyebut rencana ini dalam tahap kajian dan akan meniru kesuksesan konversi minyak tanah ke LPG yang saat itu membagikan kompor LPG, regulator, hingga selangnya.

"Konsep itu lagi kami godok. Kita lagi hitung berapa kira-kira kalau ada campur tangan APBN dan benefitnya berapa karena kompor induksi kan bisa kurangi belanja impor LPG," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam konferensi pers Kinerja Ketenagalistrikan, Rabu (13/1).

Hanya saja, belum jelas kelompok masyarakat mana yang akan mendapatkan paket perdana ini jika rencana tersebut terealisasi. Jika meniru konversi minyak tanah ke LPG, maka masyarakat miskin yang mendapatkan kompor listrik gratis ini.

Tapi, apakah daya listrik pelanggan subsidi 450 VA dan 900 VA kuat memasak pakai kompor listrik? Atau kompor listrik dibagikan ke ke pelanggan 1.300 VA ke atas yang artinya mensubsidi orang kaya?

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai rencana bagi-bagi kompor listrik menjadi sebuah dilema. Sebab, bagi pelanggan subsidi 450 VA dan 900 VA akan kaget dengan tagihan listriknya yang berpotensi naik. Selain itu, kemungkinan harus membeli alat-alat masak baru yang terbilang mahal.

"Jangan-jangan kompor dibagikan (ke masyarakat miskin) tapi nanti tidak digunakan? Akhirnya jadi tidak berguna dan buang-buang anggaran pemerintah," kata Fabby saat dihubungi kumparan, Minggu (17/1).

Dia menilai, kalau pun rencana ini direalisasikan, lebih cocok dibagikan ke pelanggan 900 VA RTM (rumah tangga mampu) atau nonsubsidi. Tapi, itu pun harus migrasi ke daya listrik 2.200 VA sebab untuk menggunakan kompor induksi, daya listrik minimal 2.200 VA untuk 1 kompor.

Menurutnya tidak mudah mengajak pelanggan 900 VA nonsubsidi untuk menaikkan daya listrik ke 2.200 VA. Karena tarif listriknya sedikit lebih tinggi. Artinya, tagihan listrik mereka juga berpotensi naik per bulannya.

Menurut Fabby, konversi kompor listrik untuk membantu PLN mengatasi pasokan listrik berlebih, masyarakat tidak akan tergerak. Mereka malah akan minta insentif atau subsidi atas penggunaan kompor listrik yang akan menambah beban negara.

"Seharusnya pemerintah melakukan penelitian atau kajian faktor yang mempengaruhi masyarakat perkotaan berpindah masak dari LPG ke kompor listrik? Ini yang jadi dasar pembuatan keputusan dan kebijakan," ujar Fabby.

Penggunaan kompor listrik. Foto: Feby Dwi Sutianto/kumparan

Subsidi Kompor Listrik untuk Orang Kaya

Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi, berpendapat pembagian kompor listrik perlu segmentasi kompor listrik untuk pelanggan 450-900 VA, 1.300 VA, dan pelanggan 2.200 VA ke atas, yang daya listrik disesuaikan dengan masing-masing kapasitas listrik.

Menurut dia, tidak masalah orang kaya mendapatkan kompor listrik gratis ini karena tujuannya untuk mengurangi subsidi gas melon (LPG 3 kg), penggunaan kompor ramah lingkungan, dan mengatasi pasokan listrik PLN yang berlebih.

"Ada kepentingan lebih besar dalam migrasi ke kompor listrik, utamanya pencapaian ketiga tujuan, sehingga dimungkinkan subsidi untuk pelanggan 1.300 VA," kata Fahmy kepada kumparan.

Menurut dia, agar konversi kompor listrik ini berjalan baik, harus dikawal ketat oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin seperti saat Jusuf Kalla sebagai Wapres era SBY saat konversi minyak mentah ke LPG.

"Kalau perlu bahkan perlu dikawal oleh Presiden Jokowi," kata Fahmy.

Kementerian ESDM hingga saat ini belum memberikan penjelasan mengenai golongan masyarakat yang bakal mendapatkan paket kompor listrik ini. Tapi, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial pernah menyebut jika seluruh pelanggan 1.300 VA ke atas menggunakan kompor listrik, pemerintah bisa hemat puluhan triliun rupiah.

"Jika seluruh pelanggan 1.300 VA ke atas dari golongan rumah tangga dengan total sekitar 16,98 juta pelanggan memakai kompor induksi, maka pengurangan subsidi gas sekitar Rp 81,7 triliun dalam 5 tahun," ujar Ego dalam rilis resmi Kementerian ESDM pada Oktober 2020.

Ego menyampaikan saat ini kebutuhan LPG terus meningkat dan sebagian besar LPG yang ada di Indonesia berasal dari impor. Tercatat pada 2019 impor LPG mencapai 5,71 juta metrik ton dengan nilai sebesar USD 2.590 juta sementara sisanya 2,06 juta metrik ton berasal domestik.