Pemerintah Buka Peluang Subsidi Energi Dialihkan untuk Tingkatkan Kualitas BBM

Ilustrasi pengisian bahan bakar di SPBU Pertamina Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) membuka peluang subsidi energi, yang saat ini belum sepenuhnya tepat sasaran, direalokasi atau dialihkan untuk peningkatan kualitas BBM.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Rachmat Kaimuddin, mengatakan produk BBM rendah sulfur dipastikan bakal disubsidi, supaya lebih banyak masyarakat menjangkau produk ramah lingkungan tersebut.

Untuk menekan peningkatan beban negara karena produknya yang notabene lebih mahal, lanjut Rachmat, maka pemerintah akan terus berupaya mengurangi konsumen BBM bersubsidi yang tidak berhak, alias orang-orang kaya.

"Niatnya adalah tidak menambah beban subsidi secara total, jadi akan kita coba buat bagaimana golongan-golongan yang lebih mampu akan kita buat mungkin tidak lagi menjadi pemakai BBM bersubsidi. Ini tapi yang dianggap pantas dan cocok, layak mendapatkan subsidi akan tetap kita jaga," ungkapnya saat ditemui di Mandiri Oriental Jakarta, dikutip Sabtu (9/8).

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin di Menara Kadin Indonesia pada Jumat (15/12/2023). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Dalam acara Multi Stakeholder Consultation Meeting Persiapan Pasokan BBM untuk Penerapan BBM Euro 4, Jumat (8/8), Rachmat mengungkapkan data bahwa 80-95 persen penyaluran BBM bersubsidi belum tepat sasaran.

Rinciannya, 95 persen volume Solar bersubsidi dinikmati oleh 60 persen masyarakat berpenghasilan teratas, sementara 80 persen volume bensin bersubsidi juga dinikmati oleh 60 persen masyarakat berpenghasilan teratas.

"Jadi ya kasarnya, makin kaya dia, makin banyak pakai BBM yang notabene juga bersubsidi," ungkapnya.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah memiliki urgensi meningkatkan kualitas BBM untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan. Sebab, BBM yang saat ini beredar di Indonesia masih mengandung sulfur tinggi sekitar 400 ppm.

"Sehingga kita lagi ada dilema nih. Saat ini yang kita lagi bicarakan adalah bisa tidak kita tetap menjaga masyarakat kita, harganya tidak naik, tapi kita perbaikin kualitas BBM-nya. Ya bisa-bisa aja, tapi ada biayanya," jelas Rachmat.

Dengan begitu, tercetuslah wacana untuk realokasi sebagian subsidi BBM salah satunya untuk peningkatan kualitas BBM yang diproduksi di kilang-kilang dalam negeri.

"Harus ada sedikit realokasi atau reformasi, bahasanya apa nanti teman-teman di keuangan mungkin lebih paham, untuk alokasi subsidi BBM ini. Tapi paling tidak yang pertama kita akan coba memperbaiki kualitas BBM dan masyarakat semaksimal mungkin yang rentan dan sebagainya, tidak terdampak," tuturnya.

Pengembangan kilang milik PT Pertamina (Persero) agar bisa memproduksi BBM rendah sulfur, menurut Rachmat, memang butuh dukungan lebih besar dari pemerintah. Dia berharap melalui realokasi subsidi energi dengan mengurangi penyalurannya kepada konsumen yang tidak berhak, maka ada biaya yang bisa disalurkan untuk badan usaha.

"Dana yang sisa itu akan kita berikan kepada Pertamina, untuk mendukung Pertamina, mengkompensasikan biaya-biaya peningkatan kilang kepada Pertamina, supaya mereka juga bisa bersaing, bisa memberikan produk-produk yang lebih unggul dan juga lebih bersih," tandas Rachmat.

Adapun Rachmat memastikan produk BBM rendah sulfur yang akan disalurkan PT Pertamina (Persero) akan meluncur sebelum pemerintahan Presiden Jokowi rampung.

Dia mengungkapkan tahap pertama peluncuran BBM rendah sulfur yakni berjenis diesel yang paling siap dibandingkan bensin, dan sementara baru di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan aturan turunan terkait penugasan BBM rendah sulfur tersebut.