Pemerintah Diminta Tak Terburu-buru Buka Keran Impor Sapi Bakalan

Ribuan sapi hidup dari Australia tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk penuhi kebutuhan Lebaran, Selasa (12/4/2022). Foto: Badan Pangan Nasional (BPN)

Pemerintah diminta untuk tak terburu-buru menerbitkan izin impor sapi bakalan asal Australia. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Hermanto Siregar, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengutamakan para peternak sapi lokal sebelum menerbitkan izin impor.

“Tentu harus dipertimbangkan timing-nya. Tidak bisa 400 ribu sapi bakalan masuk ke dalam negeri sekaligus, karena akan menyebabkan anjloknya harga daging sapi,” kata Hermanto seperti dilansir Antara, Kamis (15/2).

Hermanto mengingatkan, sapi bakalan membutuhkan waktu untuk penggemukan sebelum disembelih dan siap untuk dipasarkan. Atas dasar itu, menurut Hermanto, waktu impor tersebut juga harus diperhatikan Kemendag.

“Bakalan sapi membutuhkan waktu untuk penggemukan sebelum disembelih dan siap dipasarkan,” papar Hermanto.

Ia pun meminta Kemendag RI memperhitungkan secara cermat jumlah sapi bakalan yang akan masuk dari Australia guna memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri.

“Sehingga, harus diperhitungkan secara cermat berapa banyak yang harus masuk untuk memenuhi kebutuhan daging bulan Ramadhan, berapa untuk bulan Syawal, dan berapa untuk Idul Adha nanti. Juga persebarannya di beberapa daerah, jangan menumpuk di satu daerah tertentu,” jelasnya.

Selain itu, Anggota DPR RI juga meminta pemerintah memperhatikan nasib peternak sapi lokal yang saat ini masih dalam proses recovery akibat penyakit mulut dan kuku (PMK). Karena itu, Kemendag diminta tidak gegabah keluarkan izin ini.

'Kita akan pertanyakan informasi ini. Kita minta Kemendag jangan dulu keluarkan izin, sebelum semuanya jelas. Itu impornya kan besar sekali," kata Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin.

Pemerintah berencana untuk mengimpor sapi bakalan sebanyak 400 ribu ekor. Pihak asosiasi eksportir ternak hidup Australia (liveCorp) melakukan sejumlah pendekatan. Bahkan lewat jalur Kedutaan Besar (Kedubes) Australia untuk Indonesia.

Selanjutnya, politikus PKS ini berjanji akan memanggil kementerian teknis yakni Kementerian Pertanian (Kementan), serta asosiasi peternak sapi.

"Semuanya harus clear. Saya kira perlu pengkajian yang lebih mendalam dulu. Jangan ujug-ujug impor. Harus dipikirkan juga dampaknya seperti apa. Apalagi kalau ada kepentingan asing di bisnis ini," kata Akmal.

Ia juga mempertanyakan mengenai alasan impor tersebut dan meminta pemerintah membuka data kebutuhan nasional dan produksi daging sapi dari peternak lokal. Jangan sampai, importasi sapi menjadi bancakan para oknum untuk meraup keuntungan pribadi.

"Jangan pula mengabaikan nasib peternak lokal kita. Bisa-bisa mereka malas menjadi peternak sapi, Indonesia menjadi pengimpor daging selamanya. Ini yang tidak kita inginkan," ungkapnya.

Tahun ini, pemerintah mencanangkan impor sapi bakalan sebanyak 676 ribu ekor, serta 320.352 metrik ton daging beku. Langkah ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk itu, rekomendasi impor ini dikebut.

Impor ini, diharapkan bisa menopang derasnya kebutuhan daging yang mengalami pertumbuhan tiap tahun. Diperkirakan, permintaan daging pada 2024, mencapai 720.375 metrik ton.

Sedangkan, produksi dalam negeri ditargetkan 422.649 ton. Artinya, masih ada kekurangan alias defisit hampir 300 ribu ton. Untuk menutup kekurangan itu, pemerintah melakukan impor. Agar persediaan dan harga daging bisa tetap terjangkau.

Namun, penentuan impor harus tepat angka serta waktunya. Dan, jangan sampai mengorbankan peternak sapi lokal yang barus saja sembuh dari wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).