Pemerintah Dinilai Belum Serius Turunkan Kesenjangan Sosial di RI

Warga beraktivitas di rumahnya berlatar belakang hunian bertingkat di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (9/5/2020). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Mengatasi persoalan kesenjangan sosial di Indonesia bukan perkara mudah. Pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan bisa serius dalam menyelesaikannya.

Ekonom, Didik Rachbini menganggap saat ini upaya mengatasi kesenjangan belum maksimal. Untuk itu proses tersebut harus terus dikawal.

“Jadi memang perjuangan untuk mengatasi kesenjangan dan membantu golongan bawah itu jauh dari mewadahi, sehingga harus terus menerus dikritik,” kata Didik saat siaran langsung melalui akun instagramnya, Minggu (16/8).

Didik merasa saat ini upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan malah menurun. Ia mencontohkan saat pembangunan mal yang tidak lagi memikirkan jatah atau tempat untuk para pelaku UMKM.

“Nah dulu di daerah itu ada kewajiban ada SK Gubernur bahwa orang yang mendirikan mal itu wajib menyerahkan 20 persen dari space malnya untuk UKM. Itu kan bagus, tapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi,” ujar Didik.

Ekonom Senior INDEF Didik J. Rachbini Foto: Selfy Sandra Momongan /kumparan

Didik menyayangkan kalau usaha kecil tidak diperhatikan lagi. Ia menegaskan langkah itu juga menjadi salah satu contoh inkonsistensi pemerintah dalam mengatasi kesenjangan yang ada.

“Nah ini merupakan satu inkonsistensi dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk terus memperjuangkan golongan bawah, usaha kecil menengah agar mereka tidak terlalu tertinggal dari golongan yang atas,” tutur Didik.

Permasalahan kesenjangan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Didik menyambut baik banyak pihak yang mulai peduli dengan mengkritik kinerja pemerintah seperti yang dilakukan oleh anggota DPR atau DPRD.