Pemerintah Dorong Percepatan RI Jadi Pusat Produsen Halal di Dunia
ยทwaktu baca 4 menit
PerbesarPemerintah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi syariah dan produsen halal di dunia. Sejumlah pemangku kepentingan dan regulator pun menyiapkan strategi agar ekonomi syariah menjadi salah satu penunjang pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19.
Bank Indonesia (BI) sebagai regulator pun menilai bahwa upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih jauh dari kata maksimal. Karenanya, BI mendukung penuh rencana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk mendorong Indonesia tampil menjadi pusat produsen produk halal dunia pada tahun 2024 mendatang.
Menurut Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Prijono mengatakan, Indonesia sudah cukup lama memiliki potensi terpendam terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Namun seiring berjalannya waktu, potensi tersebut tak kunjung bisa dimaksimalkan lantaran sejumlah hal.
"Dari dulu potensi terus. Nah tugas kita adalah bagaimana potensi ini tidak hanya berhenti pada potensi, melainkan bisa benar-benar diwujudkan di dunia nyata. Salah satunya adalah dengan kita berupaya menjadi pusat produsen halal dunia," ujar Prijono, dalam Talkshow bertema 'Peluang dan Tantangan Ekonomi Syariah Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Pusat Produsen Halal Terkemuka Dunia' Kamis (14/4).
Seiring dengan meningkatnya potensi konsumsi produk halal dunia, Indonesia perlu bergerak cepat dalam memanfaatkan peluang pasar tersebut, dengan mengoptimalkan potensi industri produk halal di dalam negeri. Untuk itu, KNEKS pun berencana akan segera meluncurkan Masterplan Industri Halal pada tahun 2022. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan industri produk halal di Indonesia.
Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar mengungkapkan, saat ini industri halal sudah menjadi komitmen pemerintah dan memiliki potensi untuk menggerakkan perekonomian.
"KNEKS saat ini tengah membuat Masterplan Industri Halal Indonesia. Kita bekerja sama dengan BI dan OJK, Kemenperin, Bappenas, dan stakeholder lain untuk melihat mau dibawa ke mana industri halal kita? InsyaAllah tahun ini kita launching," jelas Afdhal.
Ia mengatakan, saat ini nilai industri halal global mencapai USD 2 triliun per tahun. Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu pemain industri syariah harus mampu mengambil market share pasar yang ada baik dari korporasi maupun UMKM.
Masterplan industri produk halal ini diharapkan akan menjadi dasar atau panduan bagi Pemda dan Kementerian/Lembaga dalam merancang program kerja di Industri Halal.
"Karena itu, kita ingin semua daerah yang memiliki komitmen kuat mulai bergerak. Dengan Masterplan, ini akan menjadi masukan kuat bagi RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Panjang," tambah Afdhal.
Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga terus mendukung potensi industri halal demi majunya perekonomian syariah di Indonesia. Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna menilai, saat ini masih terdapat sumber-sumber perekonomian syariah yang belum dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Untuk itu, BSI tengah mengincar ekosistem islam untuk mendorong kinerja perbankan.
"BSI sekarang mulai masuk ke islamic ecosystem yang menurut kita potensinya cukup besar. Mengapa? Pertama ada bisnis disitu, kedua ada kumpulan orang disitu. Kita bisa mengembangkan transaksinya," jelas Anton.
Saat ini, kata dia, ada beberapa potensi ekosistem islam dalam jumlah besar yang bisa di sasar untuk meningkatkan penyaluran pembiayaannya. Misalnya, ada 267 ribu masjid menurut data Kementerian Agama dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
Ada pula lembaga pendidikan, seperti sekolah islam yang berjumlah 47 ribu dan pondok pesantren sebanyak 27 ribu. Kemudian, para Jemaah Haji yang dalam keadaan normal bisa mencapai 250 ribu dan Jemaah Umrah yang kira-kira mencapai 1,5 juta.
"Kita juga sedang membangun hubungan dengan Baznas untuk membangun ekosistem zakat sedekah lebih kuat," ujar Anton.
Sektor ekonomi dan keuangan syariah memang telah teruji mampu menyangga ekonomi Indonesia selama pandemi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dinilai memiliki peranan penting dalam mendorong potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah provinsi (pemprov) yang berhasil mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) pun menginisiasi pemberian Anugerah Adinata Syariah 2022. Bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Infobank, KNEKS melakukan penilaian sepanjang tahun 2021.
Untuk Anugerah Adinata Syariah 2022, ada 7 (tujuh) kategori yang dilakukan penilaian, yakni kategori keuangan syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, keuangan mikro syariah, pendidikan ekonomi syariah, pemberdayaan ekonomi pesantren, serta sektor ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Ada sembilan pemprov yang dinobatkan sebagai pemenang di tujuh kategori tersebut, yaitu Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam, Pemprov Jabar, Pemprov Riau, Pemprov Jateng, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jatim, Pemprov Sumbar, Pemprov Sumsel, dan Pemprov DIY.
***
Ikuti giveaway kumparanBISNIS dan dapatkan hadiah saldo digital total Rp 1,5 Juta, klik di sini.