Pemerintah Gelontorkan Rp 95 T untuk Ketahanan Pangan di 2023
·waktu baca 2 menit

Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 95 triliun untuk ketahanan pangan 2023. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong ketersediaan hingga peningkatan kualitas pangan.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatawarta menjelaskan, anggaran ketahanan pangan tersebut naik 0,9 persen dibandingkan outlook tahun ini sebesar Rp 94,1 triliun dan sempat mengalami penurunan pada 2020 yang hanya Rp 73,6 triliun dibandingkan pada 2019 Rp 100,2 triliun.
“Di bidang ketahanan pangan ini kita akan menganggarkan Rp 95 triliun untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan,” ungkap Isa dalam Rapat Banggar DPR RI, Selasa (20/9).
Isa merinci, anggaran ketahanan pangan Rp 95 triliun itu mencakup anggaran ketahanan pangan oleh Belanja Pemerintah Pusat Rp 72,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 22,1 triliun.
Tak hanya itu, lanjut Isa, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan mencakup program untuk meningkatkan produktivitas komoditas pangan strategis, serta mendorong terciptanya sumber daya manusia (SDM) pertanian dan perikanan yang berdaya saing.
"Kemudian mendorong pemanfaatan teknologi dan data, pengembangan iklim inovasi serta memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan berkelanjutan. Juga mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan bendungan atau waduk," imbuh Isa.
Sementara itu, anggaran ketahanan pangan ini akan dialokasikan kepada beberapa kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR hingga Bappenas.
Adapun target pemanfaatan anggaran ketahanan pangan oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) meliputi kawasan fasilitas penerapan budidaya padi 279,55 ribu hektar dan kawasan fasilitas penerapan budidaya jagung 40 ribu hektar.
Kawasan kedelai 350 ribu hektar, bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan 9.275 unit, bantuan benih dan calon induk ikan 118 juta ekor serta bantuan sarana chest freezer atau peti belu 300 unit.
Pembangunan bendungan lanjutan 23 unit dan bendungan baru tujuh unit, pembangunan jaringan irigasi 6.900 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi 98.700 hektar melalui Kementerian PUPR dan 3.213 hektar melalui Kementan.
