Pemerintah Kaji Kereta Cepat Lanjut ke Surabaya Lewat Jalur Selatan

Kereta Cepat relasi Jakarta-Bandung (KCJB). Foto: Dok. KCIC

Setelah membangun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), pemerintah membeberkan proyek kereta cepat berpotensi akan dilanjutkan hingga Surabaya melalui jalur selatan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, kajian pengembangan proyek kereta cepat menuju Surabaya yang berpotensi lewat jalur selatan sedang dilakukan pemerintah.

"Kecenderungannya kita lewat selatan. Tapi tentu itu didasarkan suatu studi. Studinya tuh baru akan dibuat. Jadi belum fix kota-kotanya, tapi kecenderungannya selatan," ujarnya kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Kamis (14/9).

Budi belum bisa membeberkan sejauh mana pembahasan pemerintah terkait proyek tersebut. Hanya saja, ide jalur selatan ini dilakukan salah satunya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi di daerah selatan Pulau Jawa.

"Baru idea. Iya (untuk menumbuhkan perekonomian), nanti dalam studi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bicara terkait rencana proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diteruskan sampai Surabaya. Ia mengungkapkan proyek itu masih tahap studi.

Presiden Jokowi menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9/2023). Foto: Agus Suparto/Istana Presiden

"Kalau yang ke Surabaya masih dalam studi, masih dalam kalkulasi juga penentuan trase sebelah mana, baru dalam studi semua," kata Jokowi di Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Rabu (13/9).

Keputusan melanjutkan kereta cepat sampai Surabaya tidak boleh asal-asalan. Jokowi menegaskan semuanya harus diperhitungkan dengan baik.

“Penentuan dan memutuskan seperti itu harus lewat kalkulasi dan perhitungan yang penting. Kalau belum selesai saya enggak bisa jawab,” ujar Jokowi.

Adapun pemerintah sempat mewacanakan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya yang akan digarap bersama Jepang. Namun, proyek itu dicoret dari daftar proyek strategis nasional (PSN).

Proyek kereta semi cepat itu sejatinya masuk dalam PSN sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.