Pemerintah Kurangi Kandungan Sulfur Pertalite dan Pertamax Mulai Awal 2025

Peluncuran BBM RON 95 E5 (Bioethanol) Pertamax Green 95 di SPBU MT Haryono, Senin (24/7/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memastikan pemerintah akan mengurangi kandungan sulfur BBM, tak hanya produk solar (gasoil) namun juga bensin (gasoline).

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Rachmat Kaimuddin mengatakan BBM rendah sulfur untuk bensin baru akan diluncurkan di awal tahun 2025 mendatang oleh PT Pertamina (Persero).

"Bensin rencananya yang saya tahu, ini bisa tanya Pertamina juga, harusnya bensinnya untuk di tempat yang sama, dan beberapa tempat lainnya itu mungkin bisa di tahun depan awal," ungkapnya saat ditemui di JW Marriott Jakarta, Selasa (10/9).

Rachmat menjelaskan pengurangan kandungan sulfur Pertalite dan Pertamax dibutuhkan untuk mengurangi gas buang di sektor transportasi. Pasalnya, tinggal dua jenis BBM itu yang standarnya belum sesuai Euro IV.

"Iya, yang untuk bensin ya, jadi Pertalite dan Pertamax. Itu harus diperbaiki soal yang sulfurnya berdua itu, karena yang lain di atas itu sebenarnya sudah standar Euro IV," katanya.

Kendati begitu, dia menyebutkan peluncuran BBM rendah sulfur ini belum serentak secara nasional, sebab mempertimbangkan keandalan pasokan dari kilang Pertamina.

"Waktunya bertahap, karena kilangnya kan Pertamina ada beberapa, jadi enggak bisa langsung nasional. Tap enggak apa-apa kan, daripada kita nunggu semuanya jadi dulu tahun 2027-2028, baru kita launch. Padahal polusinya sekarang," jelas Rachmat.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jumat (10/11). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Rachmat melanjutkan, pemerintah akan mendahulukan penyaluran BBM rendah sulfur untuk solar yang juga akan secara bertahap dalam waktu dekat, ditargetkan terealisasi di kuartal IV 2024.

"Kalau untuk menyediakan BBM tersebut kan perlu upgrade kilang, kalau untuk solar di daerah seperti Jakarta lah ya mungkin, dan sekitarnya kemampuan teknisnya sebenarnya sudah bisa selama tentunya kita perlu berikan dukungan buat Pertamina," tuturnya.

Dia juga memastikan pemerintah akan menyediakan kompensasi bagi penyaluran BBM rendah sulfur tersebut, sebab pengolahan BBM rendah sulfur butuh biaya lebih besar.

"Jadi, harus bisa dikompensasi karena kan biayanya tentunya bertambah gitu ya," imbuh Rachmat.

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi, meskipun ada peluncuran BBM dengan kandungan sulfur rendah.

Luhut mengatakan, kebijakan itu masih dalam tahap finalisasi. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut spesifikasi produk BBM rendah sulfur yang akan diluncurkan.

"Kita masih ada satu langkah lagi, tapi saya ingin ulangi ya tidak ada kenaikan harga BBM (subsidi), saya ulangi lagi tidak ada kenaikan harga BBM," tegas Luhut usai acara Indonesia International Sustainability Forum 2024, Jumat (6/9).

Luhut memastikan produk BBM rendah sulfur akan diluncurkan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan pasokan dari PT Pertamina (Persero) yang mendapatkan penugasan.

"Pertamina harus mengubah sedikit kilang minyaknya untuk tadi meluncurkan, kita semua harus mendukung ini karena kepentingan kita ramai-ramai, karena kalau tidak rendah sulfur itu akan membuat penyakit kepada anak cucu kita semua," tandasnya.