Pemerintah Lanjutkan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Jakarta, Dibiayai APBN
PerbesarPemerintah melanjutkan program pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta untuk mengatasi penurunan muka tanah atau land subsidence. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan kelanjutan pembangunan tanggul pantai tahap 7.
Sebelumnya sampai 2024 pembangunan tanggul pengaman pantai Jakarta yang dikerjakan Kementerian PU telah mencapai total panjang 14,75 km yang terdiri dari enam tahap pekerjaan yang tersebar di kawasan Kalibaru, Kamal Muara, Muara Baru, Kali Ancol, dan Dadap.
Nantinya, kelanjutan pembangunan akan dimulai dari pembangunan tanggul pantai tahap 7 paket 1 di Kali Ancol dan Kali Dadap sepanjang 100 meter. Untuk proyek paket 1, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pembiayaan proyek tersebut berasal dari APBN.
“Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata Dody dalam keterangan tertulis, Senin (9/6).
Proyek tahap 1 ini akan dilaksanakan secara years contract (SYC) pada 2025, di mana saat ini dalam tahap persiapan lelang. Selanjutnya, pembangunan tanggul pengaman pantai paket berikutnya akan dilakukan di Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing sepanjang 850 meter.
Untuk paket lanjutan tersebut, pembiayaan diusulkan bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilaksanakan secara multi years contract (MYC) 2026-2027.
Selain tanggul, pada pembangunan tanggul tahap 7 ini juga akan dibangun satu unit sistem polder di Kali Dadap. Polder tersebut dibangun dalam satu kesatuan sistem bangunan pengendali banjir yang terintegrasi dengan Pembangunan Terpadu pantai Ibukota Negara (PTPIN), anggaran pembangunan polder tersebut bersumber dari SBSN dilakukan secara MYC 2026-2027.
Menurut Dody kelanjutan pembangunan tanggul pengaman pantai ini menjadi langkah untuk mengendalikan banjir dan menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir yang juga meliputi penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah.
Terkait penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah, hal ini nantinya terintegrasi dengan pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur untuk memenuhi kebutuhan air bersih serta Jakarta Sewerage Development System untuk meningkatkan kualitas air di wilayah hilir.
“Pendekatan terintegrasi ini diharapkan tidak hanya mengurangi risiko banjir dan abrasi, melainkan juga mencegah land subsidence akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan,” ujar Dody.
Sebelumnya, Dody juga menyebut untuk mengatasi penurunan air tanah, nantinya warga Jakarta akan diminta untuk tidak mengambil air tanah.
“ Ujung-ujungnya adalah, at the end of the point kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI (Jakarta) untuk tidak mengambil air tanah,” kata Dody ketika mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Permukiman Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke tanggul pantai Muara Baru, Jakarta Utara pada Senin (4/11/24).
Dody mengungkap pengambilan air tanah di Jakarta sangat berlebihan. Hal inilah yang menjadikan permukaan tanah menurun secara drastis.
“Ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko sudah sebutkan terjadi sebetulnya di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan kemudian air tanah menjadi turun sangat drastis,” jelas Dody.