Pemerintah Luncurkan Program Konversi Motor Listrik
PerbesarPemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan meluncurkan program konversi motor listrik. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan komitmen net zero emission (NZE).
Menteri ESDM Arifin Tasrif, mengatakan saat ini baru ada 120 unit kendaraan motor yang dikonversi, dan akan dilakukan uji coba dengan jarak 10.000 km. Adapun komponen yang dikonversi berasal dari komponen impor dan komponen dalam negeri.
"Ini masih tahap pilot project, kita sudah ada 120 unit yang dikonversi sekarang ini dan sekarang sedang diuji coba untuk jarak 10.000 km yang sedang diuji coba dalam proses jalan," kata Arifin Tasrif di Kantor Kementerian ESDM, Senin (19/9).
Lebih lanjut, Arifin mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 120 juta motor di Indonesia. Jika seluruh motor tersebut berhasil dikonversi, masyarakat bisa menghemat pengeluaran penggunaan BBM.
"Di Indonesia ini kan ada 120 juta motor, 10 tahun lagi yang sekarang motor baru sudah 10 tahun kan usianya. Kemudian kan dia pakai BBM kira-kira ya 3-4 liter perhari. Nah, itu kalau dikali 120 juta itu sama dengan 700.000 barel yang dipakai, kan banyak tuh," jelas dia.
Sementara, jika beralih menggunakan motor listrik, masyarakat hanya perlu mengisi listrik saja. Misalnya, jika harga BBM dikisaran Rp 7.650 per liter maka kurang lebih uang yang keluar setahun untuk bayar BBM mencapai Rp 2,3 juta.
"Tapi kalau pakai motor listrik nya cuma keluar duit Rp 580.000, dengan BBM yang Rp 10.000 sekarang, maka bedanya makin besar. Jadi manfaatnya itu untuk penghematan masyarakat itu besar," ungkap dia.
Pemerintah Siapkan 1000 Bengkel untuk Konversi Motor Listrik
Guna memudahkan masyarakat dalam melakukan konversi motor listrik, pemerintah menyiapkan sejumlah bengkel motor yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.
“Ini terus akan terus ditumbuh kembangkan, pak Tony (pemilik BRT) ini punya jaringan 1.000 bengkel. Tahun depan itu jadi 1.000 bengkel bisa,” kata Arifin.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, mengungkapkan penggunaan kendaraan motor listrik di kalangan pemerintahan akan dilakukan secara bertahap dimulai dari PNS.
Selain PNS, rencananya penggunaan kendaraan motor listrik itu juga akan ditargetkan diberlakukan di sejumlah kota-kota besar di Indonesia.
”Ya sesuai dengan Perpresnya bahwa itu akan dilakukan secara bertahap dan prioritas. Prioritas pertama tentu untuk PNS ya, pemerintah, kemudian juga untuk daerah-daerah, kota-kota besar, khususnya Jakarta dan juga Bali,” ujar Ma'ruf melalui keterangannya, Jumat (16/9).