Pemerintah Mau Beri Bunga Kredit Mikro 0 Persen, Perbankan Harus Diberi Intensif

com-Direktur Bisnis Mikro Bank BRI, Supari, di Kabupaten Malang, Sabtu (13/06). Foto: Dok. BRI

Menteri BUMN Erick Thohir minta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo agar perbankan menghapus bunga pinjaman atau kredit untuk usaha ultra mikro menjadi nol persen. Hal ini sebagai upaya Kementerian BUMN agar masyarakat dengan mudah dapat mengembangkan usahanya.

Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto, mengatakan pemerintah harus membuat regulasi yang ketat untuk mengalokasikan bunga nol persen ini. Hal ini dilakukan agar penyaluran bunga kredit tepat sasaran dan tepat guna.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan intensif kepada bank penyalur bunga nol persen kepada para pelaku usaha mikro. Intensif ini diberikan sebagai imbal jasa dalam pemberian bunga nol persen.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan jaminan kepada para perbankan bahwa kredit yang diberikan tidak bermasalah. Untuk mencegah penyalahgunaan kredit, ia menyarankan pemerintah lebih dulu membuat SOP yang tepat sebelum memberlakukan kredit nol persen.

“Pemerintah juga jamin kalau kredit bermasalah, PT Jamkrindo dan Askrindo untuk penjaminan. Yang penting tepat dan perlu dibuat SOP. Jangan sampai penerima seenaknya aja, perlu ada pembinaan dan pendampingan bagi pihak bank tanpa pendampingan diberi kredit 0 persen bukan usaha warung malah dibuat beli motor,” kata Ryan.

Ryan mengatakan saat ini kinerja penyaluran kredit dari bank himbara seperti BRI, Mandiri, BCA, BNI, dan BTN sudah sesuai dengan pedoman yang ada dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal ini terbukti dari tingkat rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan Himbara yang tetap terjaga.

“Dari tingkat rasio NPL yang ada di Bank BUMN yang kalau tidak salah tak sampai 3 persen gross-nya. Untuk nettnya di bawah satu persen 0,6-0,8 persen,” kata Ryan.

Ia mengatakan kredit macet yang dilakukan para debitur terjadi lantaran gangguan ekonomi di masa pandemi COVID-19 dan gangguan ekspor-impor akibat perang di Ukraina. Hal ini akhirnya menyebabkan para debitur tidak menjalankan usahanya.

“Tapi NPL yang kecil memperlihatkan penyaluran sudah on the track,” ujar Ryan.