Pemerintah Mau Luncurkan BBM Rendah Sulfur, Harga Bakal Lebih Mahal?

Ilustrasi SPBU Pertamina. Foto: Dok. Pertamina

Wacana BBM jenis baru yang akan diluncurkan 17 Agustus 2024 masih simpang siur. Pemerintah belum memutuskan apakah BBM jenis baru dengan kandungan rendah sulfur akan mendapat subsidi.

Plt Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyebut pemerintah belum memutuskan detail BBM baru yang akan diluncurkan. Sebab, pemerintah ingin menjual jenis BBM yang lebih bersih.

Dadan juga mengatakan, semakin rendah sulfur yang terkandung dalam BBM, maka harga keekonomian BBM tersebut bisa lebih tinggi sesuai dengan kualitasnya.

“Kita sekarang belum memutuskan seperti apa. Nanti pemerintah berkeinginan untuk menyediakan BBM yang semakin bersih, dari suplai ada. Masyarakat tentu terjaga kemampuan beli, harus bisa dipastikan,” ujar Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Sabtu (20/7).

Plt Dirjen Gatrik Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Pemerintah sedang menyiapkan skema penjualan BBM baru tersebut, mulai dari jumlah, sarana, hingga penentuan titik daerah. Menurut Dadan, ketersediaan suplai dan keterjangkauan harga dijamin pemerintah sehingga masyarakat bisa membeli BBM baru itu.

“Kalau per sekarang cek di dalam indeks harga internasional. Kalau solar yang sulfurnya sekian, dengan 50 (ppm) dengan 10 (ppm) memang di mana-mana akan bagus harganya, akan menyesuaikan di situ (harga keekonomian),” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM itu.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, sebelumnya mengatakan pemerintah baru meminta Pertamina menyediakan alokasi BBM rendah sulfur tersebut terlebih dahulu.

"Saat ini Pertamina baru diminta siapkan penyediaannya saja," katanya saat dihubungi kumparan, Rabu (17/7).

Saat ditanya apakah produk tersebut akan disubsidi oleh pemerintah atau menjadi produk BBM nonsubsidi, Fadjar menyebut pemerintah masih mendiskusikan skemanya.

"Untuk skemanya sepertinya masih didiskusikan di pemerintah," pungkas Fadjar.