Pemerintah Minta Beras Bulog Lebih Banyak Diserap untuk Bansos

Kepala Perum Bulog Sub Drive Meulaboh Hafizhsyah melihat proses pengemasan beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra). Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Pemerintah berupaya agar beras dari Perum Bulog lebih banyak diserap oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun ini. Selama ini, beras yang dibeli KPM banyak berasal dari swasta atau pengusaha lokal.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan secepatnya beras Bulog yang diserap bisa sebanyak 70 persen. Selama ini penyerapannya dalam PKH tak sampai 50 persen.

"Sekarang ini posisinya KPM membelanjakan 47 persen dari beras Bulog. Sedangkan 53 persennya masih (dipasok) oleh pengusaha lokal, swasta," kata dia di Gedung Kemensos, Jakarta, Senin (27/5).

KPM mendapatkan bantuan pangan non-tunai (BPNT) dari pemerintah berupa uang yang hanya bisa dibelanjakan beras dan telur. Pembeliannya dilakukan di e-warung yang disediakan di desa-desa.

Adapun jumlah KPM hingga saat ini baru mencapai 2,7 juta. Pemerintah menargetkan hingga Juni 2019 penerimanya bisa meningkat menjadi 9,7 juta jiwa dan bisa menyerap 70 persen beras dari yang disediakan Bulog.

Menteri Sosial Agus Gumiwang. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Agus mengatakan untuk merealisasikan hal ini, pihaknya bersama beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.

Dia berharap, Bulog juga bisa menyanggupi tugas ini. Karena itu, pemerintah pun menyiapkan strateginya, tapi Agus tidak menjabarkannya secara detail.

"Jadi kami ingin memberikan dorongan supaya Bulog bisa memasok besar bukan hanya memasok beras tapi berasnya kemudian dibeli KPM. Ada beberapa opsi misalnya kita tunjuk Bulog menjadi supply manajer," jelasnya.

Secara keseluruhan, KPM yang menerima BPNT untuk 2019 sebanyak 15,6 juta keluarga. Hingga Juni 2019, pemerintah bakal mengejar target penerima hingga 12,4 juta KPM. Rinciannya, dari 312 kabupaten/kota, bakal ditambah lagi 93 kabupaten/kota.

Sementara itu, dalam penyalurannya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan tidak ada perubahan. Pemerintah bakal terus mengembangkan program BPNT untuk menyalurkan bantuan kepada warga tidak mampu di Indonesia.

"Penerimanya tetap sampai sekarang, nanti 9,7 juta dan akan menerima uang PKH Rp 550 ribu dan tambahan, tergantung jumlah keluarga. Lalu BPNT setiap keluarga akan menerima Rp 110 ribu untuk beli beras, telur, dan lainnya," tutur dia.