Pemerintah Mulai Hitung Dampak Tarif Impor AS 32 Persen ke Ekonomi RI

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Pemerintah akhirnya buka suara terkait pengenaan tarif impor baru oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 32 persen.

Kebijakan ini menandai dimulainya perang dagang yang diumumkan Trump pada Rabu (2/4) malam waktu AS, lebih cepat dari jadwal semula.

Dalam konferensi pers, Trump menyebut kebijakan ini sebagai 'Hari Pembebasan' atau 'Liberation Day', dalam keterangannya Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampaknya selain China yang dikenai tarif 34 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

Bahkan negara-negara sekutu AS seperti Eropa, Jepang, dan Korea Selatan juga mendapat beban tarif tinggi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tarif resiprokal AS ini akan berdampak signifikan pada daya saing ekspor Indonesia.

Produk utama yang terdampak meliputi elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, serta produk perikanan laut seperti udang.

Dengan meningkatnya tarif ini, posisi Indonesia dalam perdagangan internasional bisa terancam dan berpotensi menurunkan daya saing produk lokal di pasar AS.

"Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (3/4).

Ilustrasi Buruh Pabrik. Foto: Wulandari Wulandari/Shutterstock

Pemerintah juga berkomitmen menjaga stabilitas imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif AS.

Bersama Bank Indonesia, pemerintah memastikan stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas valas tetap terjaga guna mendukung pelaku usaha serta menjaga kestabilan ekonomi.

Hal ini menjadi krusial mengingat kebijakan tarif ini berpotensi menekan nilai tukar rupiah serta meningkatkan inflasi akibat naiknya harga impor bahan baku.

Sejak awal tahun, pemerintah telah mempersiapkan berbagai strategi untuk menghadapi kebijakan tarif AS, termasuk melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk mengantisipasi dampaknya.

"Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS," katanya.

Dalam negosiasi ini, pemerintah Indonesia menargetkan untuk mendapatkan pengecualian tarif atau setidaknya pengurangan beban tarif untuk beberapa sektor strategis.

Sebagai bagian dari negosiasi, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh pemerintah AS, terutama dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative. Beberapa aspek yang menjadi perhatian AS termasuk kebijakan ekspor dan impor Indonesia, regulasi yang dianggap proteksionis, serta isu keberlanjutan yang berkaitan dengan industri kelapa sawit.

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan di dunia yang merayakan Idul Fitri 1446 H, Minggu (30/3/2025). Foto: Dok. Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis, termasuk perbaikan struktural dan kebijakan deregulasi guna meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, serta menarik investasi demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, langkah lain juga akan ditempuh untuk meningkatkan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.

"Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS," jelasnya.

Sementara itu, Trump dalam pernyataannya menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi AS.

"Mengapa kita melakukan ini? Maksud saya, kapan kita bisa mengatakan kalian harus bekerja untuk diri sendiri? Kita akhirnya mengutamakan Amerika," ujar Trump dikutip dari Reuters.

Trump menyatakan, banyak negara yang selama ini mendapat keuntungan lebih dari perdagangan dengan AS tanpa memberikan imbal balik yang setara. "Dalam banyak kasus, teman lebih buruk daripada musuh dalam hal perdagangan," kata Trump, mengacu pada negara-negara sekutu AS yang juga terkena kebijakan tarif ini.