Pemerintah Pastikan Beri Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM hingga Koperasi

Kolaborasi LPDB-KUMKM dalam acara Cerita Kriya bertajuk Perajin Berdaya, Indonesia Bangkit yang diselenggarakan di Gedung Art Bali, Bali Collection, Nusa Dua, Bali, Kamis (8/9/2022). Foto: LPDB-KUMKM

Pemerintah memastikan beri kemudahan akses pembiayaan, investasi, dan pemasaran bagi para pelaku UMKM maupun koperasi. Hal ini dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) dalam penyaluran dana bergulir.

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, mengatakan adanya permodalan dana bergulir turut meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha. Menurutnya, banyak koperasi yang memiliki potensi besar bagi ekonomi masyarakat melalui pelaku UMKM, namun perlu adanya peningkatan dari sisi tata kelola, kelembagaan, dan manajemen bisnis.

"Oleh sebab itu, LPDB-KUMKM memaksimalkan prinsip pelayanan termasuk pendampingan kepada koperasi, sehingga nantinya memenuhi syarat dan kriteria dalam pengajuan proposal pinjaman/pembiayaan LPDB-KUMKM,” ujar Supomo dalam keterangannya, Selasa (30/5).

Ia menambahkan, pendampingan kepada koperasi potensial menjadi poin penting dalam menjaring mitra baru. Tahapan menjadi cikal bakal dalam membentuk ekosistem yang baik, sehingga koperasi dapat menjadi aggregator bagi para anggotanya.

Selain dari sisi pendampingan, dukungan akses permodalan LPDB-KUMKM juga diharapkan dapat mendorong koperasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. "Koperasi dari sektor usaha produktif seperti, pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan jasa menjadi konsentrasi utama LPDB-KUMKM dalam penyaluran pinjaman/pembiayaan di mana tujuan utamanya adalah mendukung dan memperkuat perekonomian nasional,” jelasnya.

Salah satu mitra penerima dana bergulir LPDB-KUMKM di Kota Semarang, Jawa Tengah, adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga Utama (KSPPS Binama). KSPPS BINAMA juga mencatatkan total aset hingga Desember 2022 sebesar Rp 180,56 miliar.

“Selain dari sisi permodalan LPDB-KUMKM, dukungan dari sisi kesehatan, pembinaan, pengawasan, kelembagaan, dan kinerja keuangan diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, dan lembaga lainnya,” kata Ketua KSPPS Binama, Agus Mubarok.

Sejak 2011 hingga saat ini, KSPPS Binama sudah mendapatkan enam kali pembiayaan. Pembiayaan pertama diperoleh tahun 2011 sebesar Rp 5 miliar, pembiayaan kedua tahun 2013 sebesar Rp 9 miliar, dan pembiayaan ketiga tahun 2019 sebesar Rp 3 miliar. Ketiga fasilitas pembiayaan tersebut kini berstatus kolektibilitas lunas.

Ia berharap, LPDB-KUMKM dapat terus mendampingi koperasi-koperasi dalam mempercepat peningkatan kinerja, serta menjadi solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi, khususnya mengenai modal kerja dan pendanaan.

“Pembiayaan keempat didapatkan KSPPS Binama tahun 2020 sebesar Rp 10 miliar, pembiayaan kelima tahun 2021 sebesar Rp 10 miliar, dan pembiayaan keenam tahun 2023 sebesar Rp 15 miliar. Ketiga pembiayaan tersebut hingga kini berstatus kolektibilitas pembayaran lancar,” tambahnya.