Pemerintah Pastikan Izin Tambang Freeport Lanjut hingga 2061

Suasana tambang terbuka (open pit) Grasberg Freeport Indonesia di Papua Tengah. Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal diperpanjang hingga tahun 2061, alias 20 tahun dari berakhirnya IUPK di tahun 2041.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia harus terlaksanakan, mengingat cadangan mineral di wilayah izin usaha pertambangan perusahaan masih ada.

Keputusan perpanjangan IUPK Freeport Indonesia ini juga sudah dibahas saat pertemuan Presiden Jokowi dengan Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson, di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, Senin (13/11).

"Freeport ya itu (diperpanjang) 2061, dia sudah sekian puluh tahun. Dalam persyaratannya ada cadangan, masa kita mau putusin terus nyari lagi," kata Arifin saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/11).

Arifin memastikan, manajemen Freeport Indonesia masih di bawah naungan Holding BUMN Pertambangan MIND ID, sebagai pemegang saham mayoritas. Namun, masalah teknis masih dipegang oleh perusahaan induk.

"Dipegang mayoritas Indonesia, operator ship-nya MIND ID. Kalau teknik pertambangan dan segala macam tetap aja kita perlu yang jago ngebor," tuturnya.

"Kita juga mengharapkan yang meng-operate itu yang mampu supaya meng-operate tambang mineral maupun migas produktifitasnya bisa tinggi kemudian efisien. kita bisa korporasi untuk itu," tambah Arifin.

Dia menuturkan, pemerintah meminta proses perpanjangan IUPK Freeport, termasuk soal divestasi saham sebesar 10 persen, bisa rampung secepatnya. Sebab, pihak Freeport harus menghitung cadangan mineral yang dimilikinya untuk kemudian di hilirisasi lebih lanjut.

"Insyaallah, tapi mestinya bisa diselesaikan cepat lah ada kepastian. Karena juga kita perlu lihat investasi barat ke sini tuh agak sulit. Jadi jangan sampai kita disangkain maunya ke sana aja," ucap Arifin.

Menteri ESDM Arifin Tasrif di kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/3/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Adapun pemerintah juga meminta Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan mineral atau smelter baru di dalam negeri. Smelter itu rencananya akan dibangun di Fakfak, Papua Barat.

Hal ini juga menyusul rencana yang sama akan dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) yaitu membangun pabrik pupuk. Arifin berharap tercipta kawasan industri yang terintegrasi di Fakfak.

"Kelebihan bijih itu nanti dibawa ke kawasan industri Fakfak. Kita harus nyiapin infrastruktur supaya industri masuk. Kalau industri masuk dengan segala macamnya tentu cost dia akan besar, tidak kompetitif," jelas Arifin.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan bos Freeport, Jokowi menyambut baik pembahasan penambahan saham Freeport ke Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.

“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” kata Jokowi kepada Adkerson.

Jokowi berharap agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini. “Selesai di akhir bulan ini,” pungkasnya.