Pemerintah RI Diminta Hapus Usulan PLTU Batu Bara dalam Proyek OBOR
PerbesarOrganisasi Non Profit seperti Greenpeace Indonesia meminta pemerintah Indonesia untuk menghapuskan pembangkit listrik bertenaga batu bara (PLTU) dalam proyek Belt and Road Initiative Forum (BRI) yang akan berlangsung mulai hari ini sampai tanggal 27 April 2019 di Beijing, China. BRI yang dulu sebelumnya bernama One Belt One Road (OBOR), merupakan skema kerja sama ekonomi China dengan negara-negara Asia, Afrika hingga Eropa.
Peneliti Greenpeace Indonesia Adila Isfandiari menyatakan sejauh ini pembiayaan investasi China di sektor energi terus mengalir ke PLTU batu bara. Padahal, industri batu bara di Indonesia sudah terlalu banyak mendapatkan insentif dan dukungan kebijakan. Belum lagi, pemerintah China sendiri sudah meninggalkan PLTU batu bara dan melakukan pengetatan ambang batas baku mutu emisi yang dihasilkan.
“Angka penetapan batas baku mutu emisi di China jauh lebih ketat dari Indonesia, yaitu sudah pada dua digit angka, sementara Indonesia masih pada 750mg per Nm3 untuk NOx dan SO,” kata Adila dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4).
Menurutnya, BRI Forum seharusnya menjadi peluang untuk mencari pembiayaan guna mengakselerasi pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia.
Indonesia sejauh ini telah mendapatkan pembiayaan sebesar USD 5,2 miliar dari China untuk PLTU batu bara, dengan kapasitas lebih dari 6 ribu megawatt atau sekitar 18 persen dari total kapasitas pembangkit yang sedang dibangun. Melalui skema BRI dari 2014-2018, China membiayai pembangunan sejumlah PLTU batu bara, yakni PLTU Jawa-7 (USD 1,8 miliar), PLTU Pangkalan Susu (USD 373 juta), dan PLTU Sumsel 1 (USD 318 juta).
Hal senada juga diutarakan Koordinator Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Pius Ginting. Ia menilai skema BRI tidak memiliki kemauan politik yang kuat untuk mendapatkan aspirasi publik. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya kanal pengaduan atau mekanisme komplain yang jelas apabila ada proyek yang dibiayai oleh China ternyata bermasalah dengan lingkungan dan warga.
“Ini yang berbeda apabila ada skema pembiayaan dari Jepang maupun Korea. Setiap ada pengaduan mereka akan melakukan klarifikasi,” kata Pius.
Beliau mengingatkan bahwa komitmen China yang ingin mendorong green development juga masih perlu ditagih. Pasalnya, Negeri Tirai Bambu tersebut banyak membiayai proyek energi di Indonesia yang berdampak negatif bagi lingkungan.
Sementara itu, Direktur Yayasan Indonesia Cerah (CERAH) Adhityani Putri memaparkan hasil survei yang dilakukan Third Generation Environmentalism (E3G) terkait persepsi publik Indonesia mengenai energi terbarukan. Dalam polling, didapatkan fakta pengetahuan masyarakat terhadap energi terbarukan sudah lebih baik daripada batu bara.
Ini terlihat dalam sejumlah aspek, mulai dari penyediaan lapangan pekerjaan, lingkungan, maupun perkembangan ekonomi jangka panjang. Keterlibatan investasi asing dalam sektor batubara-pun dianggap cenderung meningkatkan polusi dan rentan terhadap praktik korupsi.
BRI atau yang sebelumnya dikenal dengan OBOR merupakan strategi ambisius Pemerintah China. Tujuannya menghidupkan kembali rute perdagangan kuno melalui jaringan proyek infrastruktur di Asia Tengah, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.
Sebelumnya, Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan menawarkan 28 proyek strategis, senilai lebih dari Rp 1.200 triliun. Pemerintah menyertakan syarat bagi China untuk berinvestasi. Salah satunya adalah Indonesia tidak mau menerima second class technology (teknologi kelas dua) dan harus teknologi yang ramah lingkungan.
Pernyataan Luhut sejalan dengan komitmen Presiden Xi Jinping saat membuka BRI Forum 2017. Di mana BRI harus sesuai dengan visi pembangunan hijau, yang rendah karbon dan berkelanjutan serta perlindungan terhadap lingkungan. Namun sayangnya, syarat yang diajukan Indonesia dan komitmen China, belum sepenuhnya tercermin dari proyek yang ditawarkan khususnya di sektor energi. Indonesia mengajukan pembiayaan sejumlah proyek PLTU batu bara dengan total lebih dari 2.000 MW di Kalimantan, Bali, dan Jawa.