Pemerintah Salurkan 9,55 Juta Ton Pupuk Subsidi Mulai Januari 2025

Pekerja menurunkan pupuk dari kapal di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (4/10/2023). Foto: ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) melakukan penandatanganan kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025.

Kontrak tersebut menjadi bagian dari upaya Kementan untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi yang banyak dikeluhkan petani selama ini. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut, Kementan berkomitmen dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi.

“Alhamdulillah untuk pupuk persiapannya sudah matang, semua sudah tanda tangan. Terima kasih Ditjen PSP, dan Pupuk Indonesia. Mulai 1 Januari 2025 pupuk sudah bisa disalurkan dan ditebus petani," ujar Mentan Amran lewat keterangan resminya yang diterima kumparan, Rabu (25/12).

Mentan Amran optimistis berbagai program dan kebijakan itu bisa mendongkrak produksi padi nasional guna menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim dan konflik geopolitik.

Oleh karena itu, ia berharap semua pihak dapat memberikan andil terbaiknya serta saling bahu-membahu mewujudkan cita-cita swasembada pangan.

“Bapak Presiden Prabowo selalu menekankan kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan saling bersinergi. Semoga kita bisa merealisasikan swasembada secepat-cepatnya,” harapnya.

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Jekvy Hendra mengatakan, pada kontrak ini kedua belah pihak menyepakati pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pada tahun anggaran 2025. Untuk jenis pupuknya mencakup Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan Organik.

"Alokasi pada tahun 2025 sesuai dengan Kepmentan 644/2024 sejumlah 9,55 juta ton dan untuk memangkas regulasi penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK dan alokasi sesuai dengan keputusan kepala dinas pertanian provinsi," ujar Jekvy.

Pekerja mengangkut pupuk urea di gudang lini 3 Jatibarang pupuk Kujang, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (12/7/2023). Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Jekvy mengungkap, penandatanganan kontrak ini merupakan sejarah karena baru pertama kali dilakukan sebelum pergantian tahun. Biasanya, dilakukan pada bulan Maret tahun kontrak berjalan.

"Pada periode Oktober dengan Maret ini adalah musim tanam pertama, yang pada saat-saat seperti sekarang sangat dibutuhkan adalah pupuk oleh petani dan masyarakat di samping curah hujan yang relatif lebih baik kondisi yang juga sudah lebih baik kebutuhan pupuk memang harus tersedia," katanya.

Dia menambahkan, percepatan penyaluran pupuk ini sesuai yang diarahkan Prabowo, kemudian ditindaklanjuti oleh Menko Pangan dan dilakukan oleh Menteri Pertanian.

Setelah kerjasama ini, pupuk bersubsidi akan tersedia pada tanggal 1 Januari 2025. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, Jekvy memastikan tidak ada lagi pupuk yang menjadi halangan yang biasanya terjadi pada Januari-Februari.

Kata Jekvy, selain percepatan penyaluran, regulasi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi juga sudah diterapkan.

"Kita tidak lagi mengajukan SK daripada Bupati dan Gubernur, tetapi kita hanya meminta verifikasi melalui dinas bahwa memang itu adalah petani miliknya, siapa namanya, kecamatan dan kabupaten yang sudah ada, kemudian masuk ke kita. Nanti Kementerian akan mengeluarkan SK tersendiri, Namanya, alokasi pupuk, yang langsung ditandatangani oleh Dirjen PSP," ungkap ia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan pemaparan saat konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/11/2024). Foto: Muhammad Ramdan/ANTARA FOTO

Menurutnya, setelah adanya perubahan, saat ini petani lebih mudah mendapatkan pupuk. Asal sudah terdaftar, petani tinggal langsung datang ke pengecer kios atau melalui gapoktan dengan KTP atau kartu Tani.

Di samping itu, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh menyampaikan apresiasinya kepada seluruh stakeholder. Tri bakal terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan dinamika yang ada agar 14,7 juta petani yang terdaftar di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Atas nama manajemen PT Pupuk Indonesia terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada terutama Bapak Menko Pangan dan Bapak Menteri Pertanian juga seluruh jajarannya. Termasuk Kementerian Keuangan, seluruh pengawas ada Satgas Pangan, Satgas Sus, Ombudsman ada KP3," sebut Tri.

Tri Wahyudi pun mengapresiasi para distributor dan kios yang selama ini banyak membantu. Dia berharap semua bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan perbaikan-perbaikan.

Direktur operasional pelayanan publik Permum Bulog, Tri Wahyudi Saleh. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

"Kami punya 1.100 distributor dan juga 26.700 kios yang banyak membantu distribusi sehingga sampai hari ini adalah sudah hampir 100 persen lebih sehingga kami perlu mengapresiasi. Dan mohon maaf apabila masih ditemukan hal-hal yang kurang berkenan," tandasnya.

Dia mengungkapkan, sampai hari ini stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia itu sebesar 1,4 juta ton. Kemudian ada sekitar 400.000 yang tersedia di distributor dan kios.

"Artinya pola yang lama masih kita lakukan sambil menunggu infrastruktur yang ada sehingga tanggal 1 Januari kita bisa eksekusi, sehingga ini harapannya mudah-mudahan para petani bisa memanfaatkan momen baik ini," tutup Tri.