Pemerintah Sudah Dapat Rp 7,6 T untuk Pensiunkan PLTU Batu Bara

Batu bara sedang diturunkan dari tongkang di PLTU Suralaya di Cilegon Foto: RONALD SIAGIAN / AFP

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengungkapkan pemerintah berhasil mendapatkan pendanaan dari Bank Dunia senilai USD 500 juta atau setara Rp 7,6 triliun (kurs Rp 15.300 per dolar AS) melalui Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform.

"Kami telah mendapatkan pendanaan dari dana investasi iklim sebesar USD 500 juta," kata Febrio dalam acara ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting and Related Meetings di Hotel Mulia, Rabu (22/8).

Febrio bilang, dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pensiunan dini dua proyek PLTU batu bara dengan total 1,7 gigawatt.

Lebih lanjut, Febrio mengungkapkan, Indonesia memiliki peran cukup penting dalam transisi energi ramah lingkungan. Tercermin dari target penurunan emisi dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 31,89 persen.

"Ini untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam mencapai net zero emission pada 2060. Seluruh pihak diharapkan turut berkolaborasi dalam memenuhi tujuan berkelanjutan, termasuk pelaku industri," terang dia.

Febrio mengaku, pemerintah masih membutuhkan tambahan biaya yang sangat besar yakni senilai USD 281 miliar atau setara dengan Rp 4,305 triliun untuk mencapai target NDC di 2030.