Pemerintah Tambah 200 Ribu Hektare Kawasan Konservasi Laut Tahun Ini

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana dalam konferensi persnya di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menambah kawasan konservasi laut seluas 200.000 hektare pada tahun 2025. Sementara untuk 2045, Indonesia menargetkan luas kawasan konservasi laut sebesar 97,5 juta hektare atau 30 persen dari luas laut RI.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, mengatakan penambahan ini akan menaikkan skor efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut sebesar rata-rata 5 persen dari skor tahun 2024.

"Kami telah melaksanakan pilot project pembangunan Kampung Budi Daya Rumput Laut di Wakatobi yang akan disusul di Maluku, dan Rote Ndao sebagai implementasi perikanan berkelanjutan. Serta akan membangun ocean monitoring system dan 15 kawasan konservasi perairan (marine protected area) hingga tahun 2027,” ucap Kartika dalam konferensi persnya di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (7/5).

Penambahan 200.000 hektare kawasan konservasi laut merupakan komitmen delegasi RI dalam pertemuan Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 di Busan, Korea Selatan.

Selain menambah kawasan konservasi laut, pemerintah juga bakal membuat regulasi tentang rencana zonasi (RZ). Regulasi itu meliputi Rencana Zonasi Antar Daerah, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

"Apakah itu di dalam bentuk PP untuk tata ruang nasionalnya, kemudian Perpres untuk yang kawasan strategis dan juga mungkin untuk peraturan daerah di tingkat provinsi dan lokal kabupaten dan kota," lanjutnya.

Indonesia juga menyampaikan lima komitmen lain, termasuk memperkuat pengelolaan karbon biru melalui skema menghitung cepat nilai karbon biru padang lamun di 20 kawasan konservasi laut, menginisiasi Blue Carbon Network and Database, memperkuat kolaborasi dan kerja sama di forum internasional, dan memformulasikan kebijakan pengelolaan karbon biru hingga pedoman penghitungan nilainya.