Pemerintah Tarik Utang Lebih Awal Rp 85,9 Triliun untuk APBN 2025

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu, Suminto saat sesi panel kumparan Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pemerintah menarik utang lebih awal (prefunding) senilai Rp 85,9 triliun untuk kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tantangan global dan memastikan pengelolaan pembiayaan negara berjalan secara efektif dan efisien.

Prefunding Rp 85,9 triliun yang dilakukan pemerintah itu juga bertujuan untuk mengurangi kebutuhan penerbitan surat utang pada 2025.

“Kami telah melakukan prefunding sebesar Rp 85,9 triliun yg itu akan mengurangi issuance di 2025,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (6/1).

Suminto menjelaskan defisit APBN 2025 diproyeksikan sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara Rp 616,19 triliun. Defisit ini akan dibiayai melalui bauran pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang.

“Untuk pembiayaan non-utang sendiri itu minus Rp 159,7 triliun sehingga pembiayaan utangnya Rp 775,87 triliun. Dari Rp 775,87 triliun pembiayaan utang itu, yang dari SBN Rp 642,50 triliun, sementara pinjamannya Rp 133,31 triliun,” ungkap Suminto.

Ilustrasi Gedung Kementerian Keuangan RI. Foto: haryanta.p/Shutterstock

“Namun demikian, sesuai dengan ketentuan dalam UU APBN, kami memiliki fleksibilitas dari sisi penggunaan instrumen utang sehingga antara SBN dan pinjaman dapat saling menggantikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Suminto menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menjaga pembiayaan utang tetap prudent dengan biaya atau cost of fund yang terjangkau, serta risiko yang terkelola dengan baik.

Selain prefunding, langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah kesepakatan dengan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan penukaran utang atas Surat Berharga Negara (SBN) pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo pada 2025 senilai Rp 100 triliun. Hal ini juga akan mengurangi kebutuhan penerbitan utang di pasar primer.

“APBN 2024 juga memiliki SILPA sebesar Rp 45,4 triliun dan tentunya masih ada sisa SAL yang dalam hal nanti diperlukan dapat digunakan. Itu merupakan bantalan-bantalan yang dapat kita gunakan dan punya untuk 2025,” tutur Suminto.