Pemerintah Tarik Utang Rp 629,3 Triliun hingga Agustus 2026
PerbesarMenteri Keuangan Suahasil Nazara menarik utang baru sebesar Rp 629,3 triliun hingga Agustus 2026. Realisasi tersebut setara 75,6 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.
Suahasil mengatakan realisasi pembiayaan utang tersebut terutama berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp 586,1 triliun serta pinjaman Rp 43,2 triliun.
Dia menegaskan pemerintah tetap menjaga pengadaan utang sesuai kebutuhan kas negara dengan mempertimbangkan momentum penerbitan dan dinamika pasar keuangan.
“Pengadaan utang terjaga on track, disesuaikan dengan kebutuhan kas. Ini betul-betul kita pilih timing yang baik, timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin. Namun kita harus mempertimbangkan kebutuhan kas yang ada, kita juga harus mempertimbangkan dinamika pasar,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (13/11).
Suahasil mengungkapkan dinamika pasar keuangan sempat memberikan tekanan terhadap penerbitan SBN setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 16 Oktober 2026 mengumumkan dimulainya proses konsultasi terkait kemungkinan perubahan status pasar saham Indonesia menjadi stand-alone market.
Tekanan tersebut tercermin dari penurunan penawaran yang masuk atau incoming bid dalam lelang SBN. Pada 13 Oktober 2026, incoming bid SBN tercatat sebesar Rp 64,8 triliun. Namun, pada 27 Oktober 2026, jumlahnya merosot menjadi sekitar Rp 31 triliun.
Meski demikian, kondisi tersebut berangsur pulih. Suahasil mencatat incoming bid SBN kembali mencapai Rp 79,71 triliun pada 10 November 2026, bahkan lebih tinggi dibandingkan posisi sejak September 2026.
Menurutnya, pemulihan minat investor tersebut menunjukkan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kredibilitas pengelolaan APBN.
“Kunci dari menghadapi ini adalah kredibilitas. Pasar kita harus kita bangun di atas kredibilitas dari pengelolaan ekonomi dan pengelolaan APBN,” tegasnya.
Bakal Terbitkan Surat Utang Baru
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto mengatakan pemerintah masih memberikan ruang fleksibilitas dalam menentukan penerbitan surat utang hingga akhir tahun. Pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan APBN, kondisi kas, serta perkembangan pasar keuangan sebelum menentukan langkah penerbitan selanjutnya.
Suminto menyampaikan masa penawaran masih berlangsung hingga 2 Desember 2026. Setelah itu, pemerintah akan mengevaluasi kebutuhan pembiayaan dan kondisi pasar untuk menentukan langkah penerbitan berikutnya.
"Kita masih dalam masa penawaran sampai nanti tanggal 6, sampai tanggal 2 Desember. Itu yang sudah pasti. Untuk dari itu, tentu kita akan melihat perkembangan kebutuhan pembiayaan APBN, kondisi kas dan juga kondisi pasar," ujar Suminto.
Dia menambahkan, menjelang akhir tahun pemerintah tidak hanya memperhitungkan kebutuhan pembiayaan sepanjang 2026, tetapi juga kebutuhan kas pada awal 2027. Dengan demikian, pemerintah akan menyesuaikan waktu dan besaran penerbitan utang berdasarkan perkembangan kondisi tersebut.
"Tentu menuju akhir tahun, kami akan melihat kebutuhan pembiayaan kondisi kas, tidak saja pada 2026, tapi juga awal dari 2027. Jadi kami memberi fleksibilitas dalam penerbitan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang tadi sudah saya sampaikan," jelasnya.
Suminto mengungkapkan realisasi belanja bunga utang pemerintah mencapai Rp 494 triliun hingga 31 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 458,4 triliun merupakan pembayaran bunga utang dalam negeri, sedangkan Rp 35,6 triliun sisanya merupakan bunga utang luar negeri.
Menurutnya, dominasi pembayaran bunga utang domestik memberikan manfaat bagi perekonomian karena menambah likuiditas sektor keuangan dan menjadi sumber daya bagi aktivitas ekonomi dalam negeri.
"Belanja bunga yang kita realisasikan itu mainly di dalam negeri dan tentu akan menambah likuiditas dalam sektor keuangan dan juga akan menjadi sumber daya bagi aktivitas ekonomi," katanya.