Pemerintah Tetapkan Kuota Pertalite 31,2 Juta KL di 2025, Turun Tipis dari 2024

Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk kendaraan roda dua pada salah satu SPBU di Jakarta, Senin (18/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan kuota BBM bersubsidi Pertalite ditetapkan sebesar 31,2 juta kiloliter (KL) di tahun 2025, turun tipis dari tahun ini.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan berdasarkan UU APBN 2025, kuota penyaluran Solar sebesar 18,8 juta KL, sementara minyak tanah (kerosene) sebesar 525 ribu KL.

"Untuk Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite, kuotanya ada di angka 31,2 juta," ungkapnya saat ditemui di sela-sela BPH Migas Awards 2024, Kamis (12/12).

Erika mengakui kuota Pertalite yang ditetapkan tahun depan menurun dari tahun ini, sebesar 31,6 juta KL. Sama halnya dengan kuota Solar yang juga turun sedikit dari kuota tahun ini sebesar 19 juta KL.

Penurunan alokasi subsidi BBM tersebut, lanjut dia, disebabkan rencana perubahan mekanisme penyaluran BBM subsidi yang akan mencampurkan (blending) skema subsidi barang untuk konsumen tertentu dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Sedikit di bawah tahun 2024, itu memperhitungkan nanti bagaimana keputusan dari skema subsidi," jelasnya.

Petugas melayani warga yang melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite menggunakan Quick Response (QR) Code di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi

Erika mengungkapkan, realisasi penyaluran Pertalite maupun Solar diprediksi jauh di bawah kuota yang ditetapkan di akhir tahun ini, yakni sekitar 86-87 persen.

"Kurang lebih sama, sekitar 86-87 persen dari Solar maupun Pertalite dan itu sampai dengan akhir tahun nanti masih di bawah kuota yang disediakan," pungkasnya.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan pemerintah memprediksi realisasi penyaluran LPG 3 kg di akhir tahun 3 persen di atas kuota alias over kuota.

Dadan menyebutkan pada dasarnya kuota yang ditetapkan dalam APBN tahun ini, yakni sebesar 8,03 juta metrik ton (MT), di bawah usulan yang diajukan pemerintah.

Dadan mengatakan, saat pembahasan di awal tahun, pemerintah mengusulkan kuota penyaluran LPG 3 kg sebesar 8,3 juta MT, namun DPR menyetujuinya menjadi 8,03 juta MT.

Padahal, kata Dadan, realisasi penyaluran LPG 3 kg sepanjang tahun 2023 saja sebesar 8,04 juta MT, alias tidak jauh berbeda dari kuota tahun ini. Dengan begitu, pemerintah memprediksi realisasi penyaluran LPG 3 kg di akhir tahun mencapai 3 persen di atas kuota.

"Padahal pada saat itu kita realisasi 2023 itu 8,04. Jadi sekarang tuh prognosa kita itu 3 persen," jelas Dadan.