Pemerintah Ungkap 126 Proyek Investasi Mangkrak, Kepastian Izinnya Segera Diurus

Pemerintah mencatat ada 126 proyek investasi di seluruh Indonesia yang hingga kini belum berjalan atau mengalami hambatan (bottlenecking).
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, memastikan pemerintah saat ini berupaya mengurai berbagai kendala tersebut, terutama terkait kepastian perizinan.
"Kita juga sudah me-list, melihat mana proyek-proyek bottlenecking ini. Kita punya 126 proyek bottlenecking seluruh nasional yang enggak berjalan sampai sekarang," ujar Todotua saat peresmian deck investasi di Jawa Tengah, Rabu (11/11).
"Rencana-rencana realisasi investasi ini mau kita pecahkan semuanya ini. Setidaknya kepastian perizinannya untuk bisa kita segerakan," tambahnya.
Selain persoalan perizinan, Kementerian Investasi juga bakal berkoordinasi untuk memetakan potensi dan kekuatan masing-masing daerah. Todotua menekankan konsolidasi investasi tidak cukup hanya dengan membenahi perizinan dan ketersediaan wilayah, tetapi juga harus didukung oleh infrastruktur.
"Selain itu juga, kita juga akan berkoordinasi me-mapping potensi-potensi daerah, kekuatannya seperti apa. Berbicara konsolidasi investasi bukan hanya perizinan dan wilayah sendiri, persoalan klasik memang itu dua, tetapi bagaimana konsolidasi infrastruktur," tutur Todotua.
Pemerintah Catat Realisasi Investasi Capai Rp 1.539,2 T hingga September 2026
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengungkapkan realisasi investasi pada kuartal III 2026 mencapai Rp 528,7 triliun. Secara kumulatif, realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat sebesar Rp 1.539,2 triliun atau setara 75,4 persen dari target.
“Capaian realisasi investasi triwulan III 2026 mencapai Rp 528,7 triliun. Sementara itu, total investasi dari Januari sampai September 2026 mencapai Rp 1.539,2 triliun atau 75,4 persen dari target. Total penyerapan tenaga kerja mencapai 2.194.496 orang,” jelas Rosan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/10)
Berdasarkan asal modal, penanaman modal asing (PMA) mendominasi dengan nilai Rp 777,8 triliun atau 50,5 persen dari total investasi. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 761,4 triliun atau 49,5 persen.
“Berdasarkan wilayah, kontribusi Jawa mencapai 49,4 persen atau Rp 759,8 triliun, sedangkan luar Jawa mencapai 50,6 persen atau Rp 779,4 triliun,” ungkap Rosan.
