Pemindahan Ibu Kota Ditunda, Proyek Pembangunan Kereta di Kaltim Tetap Berjalan

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim. Foto: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Kementerian Perhubungan menyiapkan kebutuhan transportasi darat di Kalimantan Timur, meskipun pemindahan ibu kota ditunda, namun persiapan membangun transportasi darat, khususnya Kereta Api tetap jalan.

Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Zulfikri, mengatakan rencana tersebut meliputi pembangunan kereta api perkotaan, untuk mendukung konektivitas di ibu kota baru.

"Kegiatan mendukung ibu kota negara baru di Kalimantan, pembangunan jalur kereta api termasuk jalur ganda, perawatan, dan pengoperasian prasarana milik negara," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Kamis (10/9).

Dalam bahan paparannya, Kemenhub menyampaikan sejumlah tanggapan tertulis dari rapat kerja sebelumnya dengan Komisi V. Pada rapat kerja tanggal 2 September 2020, anggota Komisi V dari Fraksi Demokrat Dapil Kaltim, Irwan, menanyakan mengenai rencana proyek KA di Kaltim.

Dalam jawaban tertulis Kemenhub, rencana pembangunan jalur KA di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui skema KPBU atau kerja sama pemerintah dengan swasta. Jalur ini yang menghubungkan Tabang Muara Wahau – Maloy (Utara) sepanjang 305 Km dan Batas Kalimantan Tengah – Bulumuning sepanjang 196 Km. Proyek tersebut akan dilaksanakan oleh PT.KA Borneo atau Russian Railway.

"Karena sampai dengan saat ini PT KA Borneo belum menyampaikan dokumen dimaksud untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan Ditjen Perkeretaapian," tulis tanggapan Kemenhub.

Rancangan konsep Ibu Kota baru di Kalimantan. Foto: Dok. Kementerian PUPR

Dalam hal ini, Kemenhub juga merencanakan dukungan terhadap pengerjaan feasibility study (FS) atau studi kelayakan pembangunan kereta pada tahun 2021.

"Studi Kelayakan Penyelenggaraan Perkeretaapian Segmen Balikpapan-Samarinda dalam Rangka Mendukung Ibu Kota Negara," tulis dokumen tertulis tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa memastikan rencana pembangunan Ibu Kota Negara baru ditunda untuk tahun depan. Penundaan dilakukan karena pemerintah masih fokus menyelesaikan dampak pandemi COVID-19.

Menurutnya, meski pembangunan ditunda ia menyebutkan pihaknya akan tetap melanjutkan pembahasan masterplan hingga pembangunan infrastruktur dasar di kota sekitar IKN baru.

"Kita tetap dalam rangka persiapan, dan kita melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan," ujar Suharso di Gedung DPR RI, Selasa (8/9).