Pemprov DKI Kirim Surat ke Menkeu, Minta Biaya Sewa Rusun Pasar Rumput Bebas PPN

Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi dalam gelaran konferensi pers Open House Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk bisa membebaskan pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga Pajak Penghasilan (PPh) sewa Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput Jakarta.

Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan hal ini ditujukan agar dapat meringankan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dia menilai pembebasan PPN dan PPh ini akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh MBR dalam urusan hunian.

“Kami juga akan berupaya untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan, mudah-mudahan PPN dan PPh ini bisa dibebaskan sehingga bisa lebih meringankan mereka-mereka yang MBR,” kata Teguh dalam gelaran konferensi pers Open House Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta, Jumat (1/11).

Dia juga berharap langkahnya ini dapat didukung oleh sederet instansi, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebelumnya, Teguh menjelaskan, saat ini harga sewa unit di Rusunawa Pasar Rumput berkisar antara Rp 1,1 juta hingga Rp 2,25 juta per unit. Angka terendah dari harga sewa ini lebih rendah dibandingkan harga sewa Rp 1,25 juta per unit yang diminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

Hanya saja, harga sewa antara Rp 1,1 juta hingga Rp 2,25 juta per unit ini belum termasuk dengan tambahan biaya PPN dan PPh. Sehingga Teguh berinisiatif menyurati Menkeu mengenai hal ini.

“Nanti untuk MBR, dengan kisaran harga yang sudah kita perhitungkan adalah paling murah Rp 1,1 juta dan paling mahal Rp 2,25 juta, harga ini belum termasuk PPN dan PPh,” jelas Teguh.

Hal ini turut diamini oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Dia meminta agar surat pengajuan pembebasan PPN dan PPh ini juga ditembuskan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuannya, agar dapat meringankan rakyat.

“Tolong tadi surat buat Menteri Keuangan segera dibuat. Tolong juga ditembuskan kepada kami.

Supaya kita perjuangkan bersama karena itu bukan kemenangan kami. Supaya kalau berhasil pasti meringankan rakyat di sini,” kata Maruarar dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, meminta harga sewa Rusunawa Pasar Rumput diturunkan dari semula Rp 3,5 juta per bulan menjadi Rp 1,25 juta per bulan.

“(Diturunkan) jadi per rumahnya Rp 1,25 juta, bayangkan di pasar rumput, bersih AC, dua kamar, itu Rp 1,25 juta, untuk rakyat kecil seneng nggak?,” kata Maruarar saat berdialog dalam gelaran Diskusi Program Tiga Juta Rumah di Kantor Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (28/10).