Pemprov Jateng hingga Babe Haikal Bantu Korban PHK Sritex Cari Kerja

Buruh dan karyawan mendengarkan pidato dari direksi perusahaan di Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan membuka peluang karyawan PT Sritex yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk menjadi tenaga Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Haikal yang akrab disapa Babe Haikal itu menuturkan, nantinya mantan karyawan Sritex akan dilatih dan diberi sertifikat resmi oleh BPJPH dan melaksanakan tugasnya.

"Selanjutnya bila mereka mau, tentunya saja mereka akan berprofesi sebagai P3H yang resmi dari BPJPH dan akan mendampingi para pelaku usaha mikro dan kecil dalam program 'Self Declare' baik yang mendapat pembiayaan dari APBN maupun dibiayai mandiri oleh para pelaku usahanya untuk mendapatkan Sertifikat Halal," kata Babe Haikal, melalui keterangan tertulis, Sabtu (1/3).

Menurut Babe Haikal, para pendamping akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp 150.000 setiap Sertifikat Halal terbit.

Dia kemudian mengkalkulasikan, jika dalam sehari mereka mendampingi 3 pelaku usaha yang mengurus dan mendapatkan sertifikat halal, maka para pendamping ini akan mendapatkan Rp 450.000 per hari. Dengan demikian para pendamping bisa mendapatkan penghasilan lebih dari Rp 10 juta per bulan

"Selain dilatih untuk menjadi P3H mereka akan mendapatkan pelatihan manajemen sederhana dan digital marketing agar mereka juga bisa menjadi pelaku usaha mikro kecil halal. Ini solusi konkret dari kami," ujar Babe Haikal.

Baby Haikal juga memamerkan sejak dia dilantik menjadi Kepala BPJPH, setidaknya ada 15.011 tenaga kerja baru yang direkrut sebagai Pendamping Proses Produk Halal yang telah dapatkan pelatihan dan sertifikat dari BPJPH.

Disamping itu BPJPH telah mencetak 62.801 pelaku usaha mendapatkan Sertifikat Halal dan 495.242 produk yang mendapatkan sertifikat halal dari Badan Halal tersebut.

Setidaknya terdapat 10.665 pekerja yang terkena PHK imbas penutupan raksasa tekstil Tanah Air ini.

Menaker Minta Pemprov Jateng Bantu

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan bahwa Kemnaker telah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

Menurutnya, sejak diputuskan pailit pada bulan Oktober 2024, pemerintah telah berkomunikasi secara intensif dengan pihak manajemen perusahaan, kurator, serikat pekerja/serikat buruh, dan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, serta memitigasi kemungkinan terjadinya PHK.

“Sejak awal Kemnaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata Menaker Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (28/2).

Khusus terkait dengan Sritex, Kemnaker telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Solo dan sekitarnya untuk memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja termasuk karyawan yang ter-PHK,” kata Yassierli.