Penasihat Prabowo Minta Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Andalkan APBN

Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangaunan Nasional Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pembangunan infrastruktur di era Presiden Prabowo Subianto harus lebih kreatif dan tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan dengan berkurangnya anggaran infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur semakin penting.

“Kita mulai menghidupkan kembali skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Artinya, pembangunan infrastruktur tidak harus 100 persen menggunakan APBN,” ujar Bambang dalam acara *kumparan The Economics Insights 2025* di The Westin, Jakarta Selatan, Rabu (19/2).

Menurutnya, skema KPBU sebenarnya sudah lama ada, namun selama ini masih dianggap sebagai opsi sekunder.

“Dengan anggaran yang besar, KPBU seolah-olah hanya menjadi pilihan kedua. Semua proyek infrastruktur cenderung ingin dibiayai langsung oleh APBN,” kata Bambang.

Oleh karena itu, dengan berkurangnya anggaran di Kementerian PUPR, skema KPBU perlu dioptimalkan kembali melalui pembiayaan investasi dari sektor swasta yang mendapat jaminan pemerintah.

“Skema ini sudah terbukti berhasil, seperti dalam proyek jalan tol yang sebagian besar dikerjakan oleh swasta melalui KPBU, serta beberapa proyek infrastruktur lainnya,” tambahnya.