Penasihat Prabowo Sebut Efisiensi Anggaran Bukan Buat Bayar Utang Jatuh Tempo

Penasihat Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangaunan Nasional Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara kumparan The Economic Insights 2025 di The Westin, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Penasihat Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, menegaskan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak digunakan untuk membayar utang jatuh tempo. Menurutnya, pembayaran utang sudah dianggarkan secara khusus sehingga seharusnya tidak ada masalah terkait kewajiban tersebut.

Utang pemerintah yang jatuh tempo di tahun ini mencapai Rp 800,33 triliun, terdiri dari utang jatuh tempo atas surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.

Sementara itu, dalam Perpres Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, pemerintah akan membayar utang jatuh tempo menggunakan pinjaman dalam negeri Rp 5,17 triliun dan membayar cicilan pokok pinjaman luar negeri Rp 88,36 triliun.

Bambang menjelaskan, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah lebih berfokus pada sektor lain, termasuk belanja kementerian dan lembaga.

Salah satu sektor yang mengalami efisiensi adalah proyek infrastruktur. Bambang menyebut bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami pemangkasan anggaran hingga Rp 80 triliun. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga menjadi salah satu kementerian yang terkena dampak efisiensi.

“Ini makanya PU sampai Rp 80 triliun (efisiensi). Terus kemudian K/L lain yang Perhubungan juga lumayan besar,” jelasnya.

Meskipun efisiensi ini mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan kekhawatiran terhadap investasi infrastruktur, Bambang menegaskan ada skema alternatif yang dapat diterapkan untuk memastikan proyek tetap berjalan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran tahun ini.

“Makanya saya bilang ya memang kaget. Orang akan khawatir nanti enggak ada investor dibangun. Justru di situ orang harus mikir. Masih ada skema lain yang tidak harus bergantung pada anggaran atau ada skema yang membuat anggaran tidak harus terpakai tahun ini semuanya. Tapi bisa di-spread, dipecah jadi multiyears dengan salah satunya KPBU,” paparnya.

Bambang pun menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar menjadi strategi utama dalam pembiayaan infrastruktur ke depan. Ia berharap koordinasi lintas kementerian dapat segera dilakukan untuk merealisasikan hal ini.

“Jadi ini saatnya menurut saya ya. Siapa pun lah Menteri Keuangan atau Menteri Bappenas itu harus mulai ngomong ke Menteri-Menteri yang terkait infrastruktur. Mungkin dipimpin oleh Menko Infrastruktur. Bagaimana caranya agar KPBU bisa jadi mainstream untuk pembiayaan infrastruktur dari tahun ini sampai ke depan,” pungkasnya.